Upaya Penjaminan Mutu Pesantren Bukan Berarti Penyeragaman Kurikulum

Jakarta: Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) menegaskan pentingnya penjaminan mutu dalam pendidikan pesantren. Ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Pesantren.

"Penjaminan mutu adalah langkah konkret untuk memastikan pendidikan pesantren dapat bersaing dan tetap mempertahankan kemandirian serta kekhasannya," ujar Gus Rozin dalam keterangannya, Sabtu, 9 November 2024.

Gus Rozin menyebut proses penjaminan mutu ini merupakan langkah bersejarah di Indonesia. Perumusan penjaminan mutu yang jadi pedoman pesantren di seluruh Indonesia kemungkinan jadi yang pertama kali dilakukan

"Penjaminan mutu ini tidak bertujuan untuk menyeragamkan pesantren atau menjadikan satu bentuk tunggal kurikulum, tetapi untuk menetapkan batasan bawah yang memungkinkan terciptanya ekosistem pendidikan pesantren," jelasnya.
 

Baca juga: Santri Dinilai Berperan Penting dalam Pembangunan

Sementara itu, anggota Majelis Masyayikh Abdul A’la Basyir mengajak komunitas pesantren dan Dewan Masyayikh untuk mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang berakar dari tradisi pesantren. Majelis Masyayikh ingin membangkitkan kesadaran bahwa apa yang dimiliki dan kembangkan saat ini adalah warisan yang telah dirintis oleh salafusshalih.

"Kita memiliki tanggung jawab untuk mengkontekstualisasikan warisan ini di era modern," tegas Abdul A’la.

Majelis Masyayikh mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah Angkatan I di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung hingga 9 November 2024 ini dihadiri 164 undangan yang terdiri dari anggota Majelis Masyayikh, perwakilan Kementerian Agama RI, dan perwakilan Dewan Masyayikh Satuan Pendidikan Pesantren Muadalah Salafiyah dari seluruh Indonesia.

Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, termasuk prinsip, konsep, dan praktik dalam pengelolaannya. Melalui Bimtek ini, diharapkan peserta dapat menyusun rencana aksi implementasi standar mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.