Perbankan Bakal Pilih Salurkan Kredit Ketimbang Beli SBN

Jakarta: Direktur Pefindo Hendro Utomo berpendapat dampak dari rencana pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp600 triliun tidak akan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas untuk penyaluran kredit perbankan, atau risiko terjadinya crowding-out effect.
 
"Dengan suku bunga tinggi saat ini, justru perbankan akan lebih mendapatkan insentif jika meningkatkan penyaluran dibandingkan berinvestasi di SBN," kata Hendro, melalui keterangan yang diterima, dikutip Rabu, 10 Januari 2024.
 
Hal ini bisa dilihat dari perbandingan selisih bunga antara suku bunga dana pihak ketiga (DPK) dengan rata-rata yield obligasi pemerintah maupun dengan suku bunga kredit perbankan.
 
Berdasarkan data yang Pefindo terima dan olah, rata-rata suku bunga kredit modal kerja per Oktober 2023 sebesar 9,05 persen lebih tinggi daripada yield obligasi pemerintah di periode yang sama (Oktober 2023) sebesar 6,44 persen.
 
Dengan tingkat suku bunga DPK di atas 12 bulan rata-rata di 5,22 persen, maka perbankan akan mendapatkan selisih bunga yang jauh lebih besar melalui penyaluran kredit dibandingkan penempatan di obligasi pemerintah yang risikonya memang lebih rendah.
 
Walaupun loan to deposit ratio (LDR) perbankan cenderung meningkat akhir-akhir ini, namun angkanya masih di kisaran yang terjaga sehingga masih ada ruang bagi perbankan untuk terus melanjutkan ekspansi kreditnya seiring dengan upaya-upaya meningkatkan porsi dana pihak ketiga.

Baca juga: Perbankan Salurkan Kredit Nyaris Rp7.000 Triliun di November 2023
 

Porsi kepemilikan SBN perbankan menurun

 
Jika melihat data kepemilikan, porsi kepemilikan SBN oleh perbankan cenderung menunjukkan tren menurun.
 
Di tengah kenaikan nilai outstanding SBN Rupiah yang meningkat dari awal 2023 sebesar Rp5.310,43 triliun menjadi Rp5.639,21 triliun di akhir tahun.
 
Hal yang sebaliknya justru terjadi pada kepemilikan perbankan pada SBN, yang pada 2 Januari 2023 tercatat sebesar Rp1.804,61 triliun, jumlah tersebut kemudian menurun menjadi hanya Rp1.495,19 triliun.
 
Hal tersebut juga menurunkan porsi kepemilikan SBN oleh perbankan dari 33,98 persen menjadi tinggal 26,51 persen secara keseluruhan.
 
Sehingga dapat disimpulkan, tidak ada hubungan searah antara penerbitan SBN oleh Pemerintah dengan peningkatan kepemilikan oleh perbankan.
 
Pemerintah juga akan cenderung berhati-hati untuk menerbitkan surat utang untuk mengurangi beban yang tinggi bagi neraca fiskal akibat beban bunga SBN. Sehingga pemerintah akan menunggu momen tepat untuk menerbitkan surat utang, terutama di tengah ekspektasi penurunan suku bunga di tahun ini.
 
"Itu artinya, ada ruang untuk memperbaiki fiskal dengan menerbitkan surat utang pada tingkat kupon yang lebih rendah, yang mana bertujuan untuk mengurangi beban fiskal," kata Hendro.