45 Legislator Terpilih 2024 Diganti, Pengamat Sebut DPR Hanya Jadi Tempat Transit

Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa sidang I tahun sidang 2024-2025. Salah satu yang disoroti ialah banyaknya jumlah anggota DPR terpilih pada Pemilihan Legislatif 2024 mengalami pergantian antar waktu (PAW).

Peneliti Formappi Lucius Karus mencatat sebanyak 45 anggota DPR terpilih dalam Pemilu Legislatif 2024 telah dan sedang dalam proses PAW. Ia merinci Fraksi Golkar menjadi yang terbanyak dengan 10 PAW, disusul PDIP dan Gerindra dengan masing-masing 9 PAW. Lalu, Nasdem dan PKB masing-masing 6 anggota, 4 PAW dari Demokrat, dan 1 dari PKS. 

"Semua fraksi terlihat punya persoalan dengan anggota DPR terpilih sehingga menggantikan dengan calon terpilih lainnya. Persoalan utama terkait dengan pencalonan kepala daerah untuk Pemilihan 2024," kata Lucius, melalui keterangannya, Minggu, 8 Desember 2024.

Lucius merinci dari sebanyak 27 anggota DPR terpilih memilih mundur karena ingin berpindah haluan menjadi kepala daerah. Lalu, 9 PAW dilakukan karena anggota DPR terpilih ditunjuk Presiden untuk bergabung di kabinet, yakni 6 menteri, 1 wakil menteri, dan 1 kepala badan.  
 

Baca juga:  Badan Aspirasi Masyarakat DPR Disorot, Dinilai Nganggur Sejak Dibentuk

Kemudian, ada 1 anggota terpilih memilih mundur karena disaat bersamaan lolos menjadi anggota BPK. Selanjutnya, 3 PAW karena meninggal dunia, serta 6 lainnya karena beragam alasan, mulai dari diberhentikan oleh Partai, diminta mundur oleh partai, melakukan pelanggaran pemilu, dan bersengketa dengan partai.

Lucius menilai banyaknya PAW sebelum dan setelah pelantikan anggota DPR tersebut seolah ingin menunjukkan bahwa pilihan menjadi anggota DPR bukan menjadi prioritas utama baik bagi partai maupun bagi anggota DPR terpilih. 

"DPR hanya dianggap sebagai “tempat transit” kader sambil menanti tawaran jabatan di lembaga lain, secara khusus lembaga eksekutif. Buat kami ini mendegradasi makna DPR yang semestinya menjadi lembaga setara eksekutif," katanya.

Lebih lanjut, Lucius juga menyoroti kekuasaan elit partai yang cenderung otoriter dalam proses pergantian anggota DPR terpilih dengan figur yang disukai Parpol. Pilihan rakyat diabaikan demi kader favorit partai. 

"Praktik ini sesungguhnya mendegradasi makna suara rakyat melalui Pemilu langsung," katanya.