Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MI/Rommy Pujianto.
Ficky Ramadhan • 3 October 2024 23:38
Jakarta: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berhak untuk mengirimkan hasil seleksi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK kepada DPR. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Dasar pelarangan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 118 alenia pertama," kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis, 3 Oktober 2024.
Adapun, putusan MK itu merupakan hasil putusan terhadap gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, soal perubahan masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah dari empat menjadi lima tahun.
Berdasarkan putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, kewenangan menyerahkan hasil seleksi Capim dan Calon Dewas KPK itu berada pada presiden periode selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo terpilih sebagai kepala negara periode 2024-2029 usai menang di Pilpres 2024 lalu.
Baca juga:
Istana Tak Masalah Jokowi atau Prabowo yang Kirim Capim KPK ke DPR |