Limbah Nuklir Fukushima: Jepang Ancam Bawa Tiongkok ke WTO Perihal Larangan Impor

Tokyo: Tiongkok telah melarang impor produk makanan laut atau seafood terkait pembuangan air limbah nuklir PLTN Fukushina, dan Jepang mengancam akan menyeret Beijing ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas langkah tersebut.

Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan bahwa Jepang akan mengambil "tindakan yang diperlukan (terhadap larangan Tiongkok) melalui berbagai cara, termasuk kerangka kerja WTO."

"Mengajukan pengaduan ke WTO mungkin akan menjadi pilihan jika protes kepada Tiongkok melalui jalur diplomatik tidak efektif," tambah Menteri Keamanan Ekonomi, Sanae Takaichi.

Komentar ini muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara Tiongkok +86, dengan banyak penelepon yang melaporkan keluhan terkait pelepasan air di Fukushima.

Pemerintah prefektur Fukushima dan fasilitas umum di sana telah menerima sekitar 3.000 panggilan telepon. Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power bahkan telah menerima sekitar 6.000 panggilan telepon sampai saat ini. Pemerintah telah mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan tersebut.

"Semakin banyak pengguna telepon rumah yang meminta untuk memblokir nomor asing," kata juru bicara NTT Communications, unit Telegraf dan Telepon Nippon.

Panggilan Mengganggu

NTT bersama perusahaan telepon lainnya seperti KDDI dan SoftBank Corp sedang merencanakan langkah-langkah yang akan diambil dalam menanggapi permintaan pemerintah. NTT East, yang melayani wilayah timur negara, termasuk Fukushima, telah mendirikan pusat layanan pelanggan untuk panggilan mengganggu dari luar negeri sebagai respons atas permintaan pemerintah.

Menteri Perdagangan Jepang, Yasutoshi Nishimura, mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya panggilan pelecehan yang kemungkinan besar berasal dari Tiongkok. Beberapa panggilan bahkan mencapai rumah sakit.

Menteri tersebut mengatakan bahwa pemerintah saat ini mengumpulkan informasi mengenai laporan gerakan boikot produk Jepang di Tiongkok dan akan berkolaborasi dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi ini.

Jepang juga sedang melakukan wawancara dengan agen perjalanan lokal untuk mengumpulkan informasi tentang status perjalanan ke Jepang dari Tiongkok setelah media melaporkan bahwa beberapa tur ke Jepang telah dibatalkan.

"Beberapa agen perjalanan mengatakan bahwa mereka telah menerima permintaan pembatalan sementara yang lainnya mengatakan bahwa mereka telah menerima pertanyaan tentang keamanan makanan dan minuman, serta kemungkinan penundaan atau pembatalan tur," kata Menteri Pertanahan Jepang, Tetsuo Saito.

Langkah ini diambil setelah Tiongkok pada awal bulan ini mencabut pembatasan tur kelompok ke Jepang dan pasar utama lainnya dalam era pandemi.