4.322 Penerima Bansos di Kota Bengkulu Terindikasi Judi Online

Kota Bengkulu: Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mencatat 4.322 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhenti menerima bansos dari pemerintah pusat pada triwulan ketiga. Penghentian bantuan tersebut dilakukan karena mereka terlibat judi online (judol).

"Memang benar bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang exclude di periode ini jumlahnya 4.322 KPM yang terindikasi judol. Untuk itu saat ini Dinsos bersama dengan pendamping PKH tengah melakukan verifikasi langsung ke lapangan guna memastikan apakah benar karena judi daring atau sebagainya," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu Afriyenita, dilansir dari Antara, Selasa, 22 September 2026. 

Hal itu dilakukan setelah proses verifikasi menemukan sejumlah kasus yang melibatkan KPM lanjut usia (lansia). Indikasi judi daring juga tidak selalu dilakukan langsung oleh penerima bantuan.

"Contohnya terdapat kasus rekening yang digunakan oleh orang lain, kemudian dalam satu keluarga ada aktivitas judol yang bisa saja dilakukan oleh anggota keluarga lain, seperti cucu dan lainnya," sebut Afriyenita.

Penerima bansos yang merasa tidak melakukan judi online diminta membuat surat pernyataan. Kemudian, surat itu diunggah ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk diverifikasi.


Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Afriyenita. ANTARA/Anggi Mayasari

Afriyenita mengingatkan seluruh masyarakat khususnya penerima bansos agar berhati-hati dalam menjaga dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia juga meminta warga tidak memberikan atau meminjamkan dokumen pribadi kepada orang lain untuk mencegah penyalahgunaan data.

"Sebab aktivitas tertentu dapat terekam dalam sistem dan dilaporkan ke Kemensos, sehingga dapat berdampak terhadap status penerima manfaat. Penerima bantuan PKH juga dapat bijak menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan diimbau tidak melakukan judol, pinjaman ilegal, ataupun pinjaman yang berbunga," ujar Afriyenita.