Venezuela Laporkan AS ke ICAO atas Pernyataan Penutupan Ruang Udara

Caracas: Pemerintah Venezuela pada Minggu, 30 Desember 2025, mengaku telah melayangkan pengaduan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), menuduh Amerika Serikat (AS) melakukan “pelanggaran kedaulatan” setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa wilayah udara Venezuela harus dianggap sepenuhnya ditutup.

Menteri Transportasi Venezuela Ramon Araguayan menyampaikan melalui media sosial bahwa pernyataan Trump mengenai ruang udara Venezuela merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyerahkan keluhan tertulis kepada ICAO untuk menjelaskan posisi resmi Caracas.

“Tindakan seperti ini merupakan intervensi melanggar hukum, yang dalam Lampiran 17 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Hal tersebut membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan menyebarkan informasi yang salah. Selain itu, Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan membuat deklarasi semacam itu, dan tidak memiliki dasar hukum,” ujar Araguayan.

Ia menekankan bahwa satu-satunya otoritas sah atas wilayah udara Venezuela adalah Otoritas Penerbangan Nasional (INAC). “Tidak ada kekuatan asing yang dapat menggantikan yurisdiksi Venezuela dengan cara apa pun,” katanya.

Media lokal melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Nicolas Maduro juga mengirim surat kepada Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), memperingatkan bahwa peningkatan aktivitas militer AS di Karibia menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas pasar energi global.

Tuduhan Operasi Mematikan AS

Mengutip TRT World, Senin, 1 Desember 2025, surat tersebut menyatakan bahwa Venezuela bertekad mempertahankan sumber daya energinya dan tidak akan tunduk pada tekanan atau ancaman.

Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez turut menanggapi situasi tersebut dengan menyampaikan seruan kepada komunitas internasional. 

“Saya percaya Anda akan melakukan upaya terbaik untuk membantu menghentikan serangan yang semakin agresif ini dan mengancam keseimbangan pasar energi internasional,” ujarnya.

Rodriguez juga merujuk kapal-kapal yang menjadi sasaran operasi AS di Karibia dengan tuduhan terkait penyelundupan narkotika, mengklaim bahwa sejumlah warga Venezuela tewas dalam operasi tersebut. Ia mengumumkan penyelenggaraan sidang luar biasa Majelis Nasional mengenai isu tersebut.

“Beberapa menit yang lalu, kami bertemu keluarga warga Venezuela yang telah dibunuh, secara melanggar hukum dan tanpa proses peradilan, dalam operasi militer AS yang tidak sah dan ilegal sejak 2 September,” katanya.

Sejumlah anggota Kongres AS dari kedua partai memberikan dukungan untuk dilakukan peninjauan terhadap serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat penyelundupan narkoba di Karibia dan Pasifik Timur, menyusul laporan bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth memerintahkan pembunuhan seluruh awak kapal dalam serangan pada 2 September.

Hegseth membela operasi tersebut sebagai sah dan menyebut laporan itu “berita palsu yang menyebarkan laporan yang dibuat-buat, provokatif, dan merendahkan untuk mendiskreditkan para prajurit luar biasa yang berjuang melindungi tanah air,” tulisnya di platform X.

Presiden Donald Trump membenarkan adanya pembicaraan dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Baca juga:  Politikus AS Maria Salazar Klaim Washington Hampir 'Masuk' ke Venezuela