Dubes Iran Nilai Dewan Perdamaian Gaza Tak Relevan Tanpa Akhiri Pendudukan

Jakarta: Pemerintah Iran menilai pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan membawa penyelesaian substantif selama pendudukan wilayah Palestina belum diakhiri.

Pandangan tersebut disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026, menanggapi inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh pemerintahan Trump.

Dubes Boroujerdi menegaskan bahwa prasyarat utama perdamaian di Gaza dan Palestina secara keseluruhan adalah berakhirnya okupansi Israel atas wilayah Palestina.

“Yang pertama yang harus terjadi adalah berakhirnya okupansi terhadap teritori negara dan wilayah Palestina,” kata Boroujerdi.

Ia mengibaratkan inisiatif perdamaian yang diajukan tanpa mengakhiri pendudukan sebagai situasi tidak masuk akal secara moral. “Ibarat ada orang lain yang menduduki sebagian dari rumah tempat tinggal Anda, lalu kemudian mengajak untuk melakukan negosiasi damai,” jelas Boroujerdi.

Menurut Boroujerdi, pendekatan semacam itu justru mengaburkan akar konflik dan berisiko melanggengkan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina. Dewan perdamaian ini dibentuk oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dengan melibatkan sejumlah tokoh internasional dan pejabat tinggi AS.

Dewan ini awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, namun rancangan piagam menunjukkan mandatnya mencakup upaya stabilisasi dan tata kelola wilayah konflik secara lebih luas. 

Pemerintahan Trump juga dilaporkan mensyaratkan kontribusi dana lebih dari USD1 miliar atau sekitar Rp16,8 Triliun bagi negara yang ingin memperoleh kursi permanen di dewan tersebut.