Kemendagri Tekankan Hilirisasi Riset Jadi Kunci Penguatan Inovasi Daerah

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya hilirisasi riset sebagai kunci penguatan inovasi daerah. Pemrintah daerah, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, diharapkan dapat berperan aktif sebagai off taker atau pengguna utama inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan Surakarta memiliki potensi besar karena didukung oleh keberadaan perguruan tinggi. Salah satunya Universitas Sebelas Maret (UNS), serta berbagai lembaga riset yang secara konsisten menghasilkan kajian dan penelitian berkualitas.

“Hilirisasi inovasi ini menjadikan pemerintah daerah diharapkan menjadi off taker dari inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, hasil riset tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat diterapkan menjadi inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yusharto di Ruang Video Conference BSKDN, Kamis, 22 Januari 2026.

Yusharto menjelaskan sinergi antara perangkat daerah dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar hasil riset dapat diadopsi menjadi solusi atas berbagai permasalahan layanan publik. Setiap fakultas dan pusat kajian di perguruan tinggi memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai urusan pemerintahan yang diampu.

Dia juga menyoroti tantangan pendanaan inovasi nasional yang masih relatif terbatas. Saat ini, anggaran riset Indonesia tercatat sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran riset dan inovasi dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong kualitas dan keberlanjutan inovasi ke depan.

Selain pendanaan dan hilirisasi, pembudayaan inovasi turut menjadi perhatian. Yusharto mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kota Surakarta, seperti kompetisi inovasi, pemberian insentif, dan berbagai bentuk penguatan ekosistem inovasi yang mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Yusharto menegaskan inovasi daerah harus dilakukan secara berkelanjutan. Inovasi, menurut dia, mengikuti prinsip kurva S, di mana pembaruan perlu dimulai ketika inovasi masih berada pada fase pertumbuhan agar keberlanjutannya tetap terjaga.

“Dengan demikian, diharapkan inovasi yang ada dapat terus dipertahankan dan terus bisa dilakukan pembaharuan sehingga tidak sekadar tercatat secara administratif semata, tetapi memang benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Yusharto.

Dengan capaian inovasi yang terus meningkat, Yusharto optimistis Kota Surakarta mampu memperkuat perannya sebagai daerah terinovatif, sekaligus menjadi contoh praktik baik dalam hilirisasi riset dan pemanfaatan inovasi perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan daerah.

"Seperti yang sudah disampaikan, inovasi Kota Surakarta mengalami peningkatan di tahun 2025 menjadi daerah terinovatif. Saya berharap ke depannya semangat berinovasi terus ada dan semakin baik membawa perubahan di Kota Surakarta," ujar Yusharto.