Dadan Bantah Anggaran BGN Tahun Ini Sebesar Rp335 Triliun

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah anggaran yang diperoleh pihaknya pada tahun ini sebesar Rp335 triliun. Anggaran BGN di Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yaitu Rp268 triliun.

"Berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar," kata Dadan dikutip dari Antara, Selasa, 31 Maret 2026. 

Dadan menjelaskan, Rp335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari dana standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sementara yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

Dadan menyatakan komitmen penuh dalam mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Bahkan, 90 persen lebih anggaran BGN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam MBG," ungkap Dadan,

Dadan menjelaskan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga dapat menguntungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain.

Sedangkan 20 persen anggaran digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan. Hingga saat ini BGN mencatat sudah ada lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 hingga 3,2 juta per bulan.

"Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk Program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tutur Dadan.

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Metrotvnews.com/Hendrik.

BGN juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan relawan yang menjadi bagian penting dalam rantai distribusi MBG, dengan dukungan insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.

Dengan komposisi anggaran yang fokus pada pemenuhan kebutuhan langsung, BGN menegaskan bahwa Program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.

BGN juga terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.