Kemenhut: Pengendalian Karhutla Terus Membaik

Jakarta: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menunjukkan perbaikan. Khususnya dalam beberapa siklus El Nino terakhir yang berpotensi memicu karhutla.

“Ada satu hal yang patut kita syukuri, kemampuan kita dalam mengendalikan karhutla terus menunjukkan perbaikan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 18 Juni 2026.
 

Raja Juli memaparkan data bahwa dalam dua siklus El Nino terakhir, luas karhutla berhasil ditekan hingga 55,6 persen jika dibandingkan dengan kondisi pada 2015. Pada El Nino 2015, luas karhutla sempat menyentuh 2,61 juta hektare, lalu turun menjadi 1,64 juta hektare pada 2019, dan kembali menyusut hingga 1,16 juta hektare pada 2023.

Menurut Raja Juli, capaian positif ini merupakan buah dari kolaborasi solid. Mulai dari kolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api.

Meski secara grafik tahunan menurun, Raja Juli memberikan alarm waspada. Pasalnya, hingga Mei 2026, luas karhutla justru telah tercatat mencapai sekitar 81 ribu hektare. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada El Nino 2019 maupun 2023.

Kondisi ini diperparah dengan prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama. Bahkan, lebih kering dengan puncak kemarau pada Juli hingga September.


Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Foto: Dok. Kemenhut.

“Kita melakukan antisipasi yang dilakukan dengan kepala daerah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan membuat sekat kanal, kalau semua stakeholder masih bekerja dengan baik juga dengan peran TNI-Polri serta partisipasi masyarakat tentunya kita akan bisa memenangkan pertarungan melawan karhutla ini,” kata Raja Juli.

Rakorsus ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.

Djamari memberikan peringatan kepada aparat di daerah. Ia menegaskan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan tetap berlaku bagi pimpinan wilayah yang gagal mengantisipasi karhutla.

“Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai panglima Kodam juga, danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan,” ujar Djamari.