Polri-Bulog Stabilkan Harga Beras Lewat Gerakan Pangan Murah

Jakarta: Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak se-Indonesia. Hal ini sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo mengingatkan pentingnya aksi nyata. Pasalnya, dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru realisasi 8.000 ton.

"Fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Agustus 2025.

Dedi menyebut penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema. Yakni langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih Primkoppol atau Koperasi lainnya.

Namun, dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg. Kecuali di daerah 3T, yaitu Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg.

Seluruh proses wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap, dengan harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli.
 

Baca juga:  Marak Beras Oplosan, Menko Pangan Minta Masyarakat Tidak Khawatir

Proses pendistribusian akan diawasi ketat melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek untuk sosialisasi dan pemantauan lapangan. Termasuk, Tim Pemantau Gabungan (Bulog, Polri, Pemda, Bapanas) yang mengevaluasi harian via aplikasi.

Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut kolaborasi strategis ini. Menurutnya, dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi Perum Bulog.

"Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," ujar Ahmad.

Sementara dari Badan Pangan Nasional, meminta Perum Bulog memastikan beras yang disalurkan berkualitas, stok stabil, dan manfaat langsung dirasakan masyarakat. Perum Bulog juga diminta mempublikasikan capaian gerakan pangan murah (GPM) sebagai bukti peran Polri menjaga stabilitas pangan.

Kemudian, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf mengatakan siap memantau pendistribusian beras SPHP. Hal itu sebagai bentuk pengawasan dari Satgas Pangan Polri untuk mencegah penyelewengan.

"Pencegahan penyaluran ke ‘pemain besar’ melalui pendataan ketat dan pelaporan harian," ujar Helfi.

Di samping itu, masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP. Satgas SPHP Polri akan merekap harian pencapaian target, dengan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi.

Sebelumnya, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo memimpin rapat pembahasan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak se-Indonesia, karena banyak temuan harga beras di atas HET. Rapat ini dihadiri Dirut Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani serta jajaran Polda/Polres secara daring.