Komisi Reformasi Polri Susun Cara Kerja 3 Bulan ke Depan

Jakarta: Komisi Percepatan Reformasi Polri selesai menggelar rapat perdana selama dua jam dari pukul 13.00-15.00 WIB di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta. Salah satu pembahasan dalam rapat itu ialah menyamakan persepsi untuk cara bekerja selama tiga bulan ke depan.

Rapat dihadiri lengkap oleh 10 anggota tim yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 November 2025. Adapun, saat pelantikan kepala negara meminta komisi reformasi Polri ini bisa memberikan rekomendasi terkait perbaikan Polri selama tiga bulan ke depan sejak dibentuk.
 

"Hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Jimly menyebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di internal kepolisian, akan direkomendasikan ke internal polisi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut tim akan bekerja maraton selama tiga bulan ke depan.

Jimly menyebut ia dan tim sepakat akan menggelar rapat pleno rutin lengkap kehadiran semua anggota dalam seminggu sekali. Dalam rapat itu akan melakukan public hearing, tatap muka, belanja masalah, hingga mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan diundang.

Mulai dari kalangan akademisi di kampus, ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi masyarakat (ormas), dan jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Demikian pula kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan atau punya aspirasi untuk disuarakan dalam rangka reformasi Polri.


Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (tengah). Foto: Dok. BPMI Setpres.

"Nah, dalam minggu ke depan ini, sebelum pertemuan hari Kamis yang akan datang, hari Kamis yang minggu depan, kami akan rapat lagi," ujar Jimly.

Jimly menyebut pada rapat Kamis, 13 November nanti komisi diharapkan sudah mengadakan public hearing pertama, khususnya akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi untuk reformasi Polri. Tim akan mengkaji usulan-usulan yang disampaikan.

"Sehingga, selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini," pungkas Jimly.