Trump Pangkas Tarif untuk Korea Selatan Jadi 15%

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan Korsel), dengan pengenaan tarif impor sebesar 15 persen.
 
Angka pengenaan tarif resiprokal (timbal balik) oleh Trump kepada Negeri Ginseng itu turun dari ancaman pengenaan tarif yang diumumkan Trump pada awal Juli lalu sebesar 25 persen.
 
"Kami telah menyepakati tarif untuk Korea Selatan sebesar 15 persen. Amerika tidak akan dikenakan tarif," kata Trump dalam sebuah postingan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari Xinhua, Kamis, 31 Juli 2025.
 
Dalam kesepakatan perdagangan itu, Korea Selatan akan memberikan USD350 miliar dolar kepada Amerika Serikat sebagai investasi. "Investasi itu dimiliki dan dikendalikan oleh Amerika Serikat, dan dipilih oleh saya sendiri, sebagai Presiden," tutur Trump menambahkan.
 
Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif 25 persen kepada Korea Selatan. Menurut dia, 25 persen merupakan angka yang jauh lebih kecil dari defisit perdagangan yang ditanggung AS atas Korea Selatan.
 

Baca juga: Akrab dengan Putin, Trump 'Getok' India dengan Tarif 25%

(Presiden AS Donald Trump menunjukan daftar negara-negara dengan besar tarif yang dikenakan. Foto: EPA-EFE/KENT NISHIMURA/POOL)
 

Kenakan tarif baru 40% pada Brasil

 
Sementara itu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menerapkan tarif tambahan sebesar 40 persen pada barang-barang Brasil, sehingga jumlah tarif total menjadi 50 persen.
 
Tarif bea masuk ini berlaku terhadap barang-barang yang dimasukkan untuk konsumsi, atau ditarik dari gudang untuk konsumsi, kecuali untuk barang-barang tertentu.
 
Gedung Putih mengklaim langkah tarif baru tersebut berkaitan dengan kebijakan, praktik, dan tindakan terkini Pemerintah Brasil yang merupakan ancaman luar biasa dan tidak biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan perekonomian Amerika Serikat.
 
"Baru-baru ini, anggota pemerintah Brasil telah mengambil tindakan untuk memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk menyensor pidato politik, mencabut akses pengguna, menyerahkan data sensitif pengguna AS, atau mengubah kebijakan moderasi konten mereka dengan ancaman denda luar biasa, tuntutan pidana, pembekuan aset, atau pengucilan total dari pasar Brasil," ungkap Gedung Putih.