Suriah Tuntut Kompensasi Rusia karena Mendukung Rezim Bashar al-Assad

Damaskus: Pemerintah baru Suriah menuntut kompensasi dari Rusia atas kesalahan masa lalu yang dilakukan selama mendukung rezim Bashar al-Assad. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan pertama antara delegasi Kremlin dan pemerintahan baru Suriah yang berlangsung pada 28 Januari 2025.

Menurut laporan Kyiv Independent yang diterbitkan pada 29 Januari 2025, pembicaraan ini menyoroti peran Rusia dalam membangun kembali kepercayaan dengan rakyat Suriah melalui mekanisme kompensasi, rekonstruksi, dan pemulihan. 

“Dialog ini menyoroti peran Rusia dalam membangun kembali kepercayaan dengan rakyat Suriah melalui kompensasi, rekonstruksi, dan pemulihan,” demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah Suriah, dikutip dari Telegram Kantor Kepresidenan Suriah, 30 Januari 2025.

Keberadaan Rusia di Suriah dimulai sejak 2015 ketika Kremlin mengirim pasukan untuk mendukung Assad dalam menghadapi kelompok oposisi. Dengan bantuan Moskow, rezim Assad melakukan tindakan represif terhadap para penentangnya, termasuk penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap ratusan ribu warga sipil.

Setelah rezim Assad jatuh pada Desember 2024, mantan presiden itu melarikan diri ke Moskow, meninggalkan Suriah dalam kondisi yang hancur akibat konflik panjang.

Delegasi Rusia yang hadir dalam pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov dan utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Suriah, Alexander Lavrentyev. Mereka bertemu dengan Presiden Suriah saat ini, Ahmad al-Sharaa, yang menegaskan bahwa rekonstruksi Suriah harus didasarkan pada akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehancuran negara.

"Pemerintahan baru juga menekankan bahwa pemulihan hubungan harus mempertimbangkan kesalahan masa lalu, menghormati kehendak rakyat Suriah, dan melayani kepentingan mereka," tulis kantor Kepresidenan Suriah, dikutip dari telegram G_CSyriaa, 30 Januari 2025.
 

Baca Juga: Pemimpin HTS Deklarasikan Diri Sebagai Presiden Suriah, Hapus Konstitusi

Sumber dari Telegram Kantor Kepresidenan Suriah menyebutkan bahwa Rusia telah mengakui “situasi sulit” yang sedang dihadapi Suriah. Namun, ketika dikonfirmasi mengenai tuntutan kompensasi, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak memberikan komentar, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Rusia, TASS.

Pasca jatuhnya Assad, Rusia mulai menarik aset militer dari Suriah. Masa depan pangkalan militernya di Tartus dan Khmeimim kini menjadi tidak pasti. Citra satelit menunjukkan bahwa sejumlah besar peralatan militer Rusia telah dipindahkan dari Tartus setelah keberangkatan kapal kargo Sparta II pada 27 Januari 2025, menurut jurnalis investigasi Mark Krutov.

Selain Rusia, Ukraina juga telah mulai membangun hubungan dengan pemerintahan baru Suriah. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengunjungi Damaskus pada 30 Desember 2024 untuk membahas kehadiran militer Rusia di Suriah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhii Tykhyi, menyatakan bahwa Kyiv dan Damaskus memiliki pandangan serupa terkait masalah ini, meskipun detail lebih lanjut tidak diungkapkan.