Bank Mandiri Siap Kucurkan Suntikan Dana Rp55 Triliun ke Sektor Prioritas

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk siap menyalurkan tambahan likuiditas dari penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp55 triliun ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pembangunan nasional.

Dukungan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025, yang menugaskan bank-bank Himbara menjaga stabilitas likuiditas perbankan, sekaligus mempercepat pembiayaan sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini, menyampaikan tambahan likuiditas tersebut memberi ruang lebih besar bagi perseroan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional.

“Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu, 17 September 2025.

Kredit ke sektor strategis

Pembiayaan ke sektor-sektor strategis seperti antara lain perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, Novita mengatakan Bank Mandiri mencatat pencairan kredit untuk nasabah baru rata-rata Rp24,63 triliun dari total Rp45 triliun per bulan, yang menunjukkan tingginya minat pembiayaan dan potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan Pemerintah.

Hingga kini, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp960,2 triliun ke sektor riil berorientasi ekspor dan padat karya, atau 71,88 persen dari total portofolio. Capaian ini menegaskan peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan dan mitra Pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Novita menegaskan, seluruh pembiayaan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pelaporan transparan sesuai regulasi.

“Dengan dukungan Rp55 triliun ini, kami optimistis dapat memperkuat fungsi intermediasi, memperbesar kapasitas pembiayaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional,” kata dia.