Pemerintah Siapkan 1 Juta Ha Lahan Singkong Demi Sukseskan Mandatori E10

Jakarta: Pemerintah berencana menanam singkong pada lahan seluas satu juta hektare (ha) untuk mendukung mandatori campuran etanol 10 persen terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan singkong merupakan salah satu bahan baku untuk memproduksi etanol. Selain singkong, jagung dan tebu juga merupakan sumber dari etanol.

"Lahannya yang satu juta hektare itu, perintah Bapak Presiden," ujar Amran di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia menyebut rencana cetak tanam singkong akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Amran belum bisa membocorkan lokasi lahan tersebut lantaran perlu berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Menurut Amran, pemerintah masih menunggu laporan daerah mana yang paling cocok untuk ditanami singkong. "Seluruh Indonesia, di mana yang agro climate-nya cocok," jelas dia lagi.
 

Baca juga: Bahlil: Bensin Wajib Campur Etanol 10% di 2027!

(Ilustrasi. Foto: dok Istimewa)
 

Kurangi ketergantungan impor BBM

Presiden Prabowo Subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk BBM, dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM

Dengan demikian, Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol sebesar 10 persen di Indonesia yang beriklim tropis.

Pengujian terhadap mesin tersebut juga nantinya akan mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat, seperti etanol yang dinilai tidak cocok untuk iklim tropis dan sifatnya yang korosif saat terjadi kontak dengan material tertentu seperti karet.

Pengimplementasian etanol juga direncanakan untuk diterapkan pada dua hingga tiga tahun ke depan, sehingga memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran.