Menag Minta Pendampingan Menyeluruh KPK di Pelaksanaan Haji 2025

Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 23 Januari 2025. Nasaruddin berkoordinasi dengan KPK terkait haji tahun ini.

“Kali ini kami datang lagi khusus untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji,” kata Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2025.

Nazaruddin turut meminta KPK memetakan potensi masalah dalam pelaksanaan haji. Pemetaan mulai proses pendaftaran jamaah.

“Sangat mencerahkan karena kami terbuka seperti tadi disaksikan, hal-hal apa yang perlu kami mintakan pendampingan pelaksanaan haji ini. Baik dari pendaftarannya, pendaftaran juga banyak hal yang berpotensi masalah ya,” ucap Nazaruddin.

KPK juga diminta memantau mekanisme penggantian jamaah yang meninggal dunia pada 2025. Termasuk, pengadaan seluruh kebutuhan jamaah baik di dalam negeri dan luar negeri.
 

Baca: Presiden Prabowo Sebut Penurunan Biaya Haji Belum Memuaskan

“Seperti di Saudi Arabia di situ ada pengadaan-pengadaan, dibutuhkan juga pendampingan, misalnya pengadaan kendaraan operasional, kemudin juga penginapan hotel para jamaah baik di Makkah, Madinah baik di Jeddah,” ujar Nazaruddin.

Tak berhenti di situ, KPK diminta mengawasi proses pendanaan kebutuhan makan, sampai bus antar jemput para jamaah. Nazaruddin ingin pelaksanaan haji terakhir yang diurus Kemenag tak terkendala.

“Insyaallah kami selalu menteri agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji ini. Insyaallah kami berobsesi menciptakan tiga kali senyum ya,” terang Nazaruddin.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono siap membantu Kemenag memantau pelaksanaan haji tahun ini. Sejumlah model pencegahan rasuah sudah diberikan dalam pertemuan tersebut.

“Dan kita membahs beberapa hal terkait dengan mode kuota, pertanggungjawaban laporan keuangan dan hal-hal yang pernah dilihat atau diraskan oleh masyarakat dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun yang lalu,” ujar Agus.

Kemenag tidak datang sendiri dalam permintaan pemantauan pelaksanaan haji ini. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) juga hadir untuk mempelajari koordinasi tersebut, ke depannya.