Menkum Tegaskan Inisiatif Rekonsiliasi Murni dari Internal PPP, Tak Ada Andil Presiden

Jakarta: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) murni dari internal partai. Presiden Prabowo Subianto tak ikut campur dalam perdamaian dua kubu di internal PPP itu.

“Tidak ada (andil Presiden). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.

Supratman menjelaskan Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan. Pemerintah bersyukur karena PPP mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ternyata bisa selesai. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima Surat Keputusan Menteri, dan hari ini kelihatan tidak ada masalah antara Ketua Umum (Mardiono), Pak Agus (Waketum PPP Agus Suparmanto), dan Gus Yasin (Sekjen PPP Taj Yasin),” kata Supratman.


 

Baca Juga:  Rekonsiliasi, Pimpinan PPP Minta Maaf dan Janji tidak Ada PAW

Dia berharap kondisi internal PPP semakin membaik setelah rekonsiliasi tersebut, terutama di tingkat bawah.

“Semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah akan sama,” ujar Supratman.

PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, pada 27 September 2025. Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

Pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum menerbitkan Surat Keputusan mengenai kepengurusan PPP yang baru. Dalam SK tersebut, Ketua Umum PPP adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara.