BP Tapera Dorong Keterhunian Rumah Subsidi

Jakarta: BP Tapera terus berupaya untuk menjaga tingkat keterhunian rumah subsidi. Setidaknya sejak 1 Januari hingga 13 Maret 2025, BP Tapera telah menyalurkan 27.528 unit rumah subsidi. Sedangkan data proses bangun sampai dengan akad tercatat 58.551 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Untuk data realisasi penyaluran rumah subsidi per 20 Oktober 2024 hingga 13 Maret 2025 sebanyak 129.953 unit rumah subsidi. Terdiri dari realisasi penyaluran FLPP dan Tapera sebanyak 63.261 unit rumah subsidi dan 66.692 unit rumah subsidi yang masih dalam proses bangun sampai dengan akad.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera tidak hanya memastikan penyaluran dana FLPP sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah tetapi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mengawal agar rumah subsidi sesuai dengan peraturan yang ada. 

"Kami sejak akhir Februari bersama dengan Kementerian PKP secara rutin melakukan kunjungan lapangan ke berbagai rumah subsidi yang tersebar di Indonesia. Semua ini bertujuan melihat secara langsung kualitas rumah subsidi dan berdialog dengan warga dan pengembang untuk solusi terbaik ke depannya," kata Heru dikutip dari siaran pers, Minggu, 16 Maret 2025.
 

Baca juga: Ribuan Rumah Subsidi Siap Dibangun untuk TNI AD

(Logo BP Tapera. Foto: MI/Vicki Gustiawan)
 

Pantau keterhunian rumah MBR

Selain itu, BP Tapera secara rutin melaksanakan pemantauan keterhunian/pemanfaatan rumah MBR serta pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja bank penyalur pembiayaan Tapera dan Pembiayaan FLPP sejak 2022. 

Hasil kegiatan pemantauan ini akan bermanfaat untuk mengevaluasi program pembiayaan FLPP dan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kegiatan pemantauan terhadap rumah MBR ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang diubah UU tentang Cipta Kerja. 

Hal itu juga diperkuat dengan Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 43, di mana BP Tapera melakukan pengawasan terhadap Bank Penyalur dan Perusahaan Pembiayaan Penyalur dalam memenuhi kewajiban operasional yang tertulis dalam perjanjian kerja sama. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja bank penyalur dan perusahaan pembiayaan penyalur.

Tercatat dari 2022, rumah subsidi yang terpantau dan valid mencapai 194.720 unit rumah dengan rumah subsidi yang dihuni sesuai ketentuan mencapai 168.891 unit rumah.

Persentase Tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022 mencapai 71,62 persen, kemudian di 2023 tingkat kepenghunian mencapai 92,53 persen dan pada 2024 mencapai 93,62 persen.

"Ini mencerminkan kesadaran penerima manfaat pembiayaan perumahan semakin tinggi. Pemantauan evaluasi terhadap tingkat keterhunian ini dilakukan satu tahun setelah Berita Acara Serah Terima dilakukan," jelas Heru.