Pemerintah Tetapkan Pengelolaan Sampah Hulu ke Hilir Jadi Program Nasional

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan program terpadu pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan sampah berkelanjutan. Program ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir.

"Transformasi sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya. Kami telah menyiapkan rangkaian program yang akan mengubah paradigma masyarakat dari 'sampah sebagai beban' menjadi 'sampah sebagai sumber daya ekonomi'," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 Maret 2025.

Program pengelolaan sampah di hulu mencakup lima aspek. Kelima aspek itu meliputi:

1. Implementasi program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk mengubah perilaku masyarakat; 
2. Kewajiban pemilahan sampah di sumber oleh rumah tangga, produsen, dan pelaku usaha; 
3. Optimalisasi program Extended Producer Responsibility (EPR) pada sektor manufaktur dan ritel; 
4. Implementasi program "1 RW 1 Bank Sampah" secara nasional; dan
5. Pengembangan fasilitas daur ulang dan Bank Sampah Induk di setiap daerah.

Adapun untuk pengelolaan sampah di hilir, KLH berfokus pada kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah;
2. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan;
3. Transformasi TPA menuju sistem sanitary landfill;
4. Penertiban pembuangan dan pembakaran sampah ilegal; dan 
5. Perbaikan tata kelola meliputi regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.

Baca:  Tak Punya Lahan, Pemkot Yogyakarta Gandeng UGM Atasi Persoalan Sampah

"Program ini menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 30% pada 2025," kata Hanif.

Selain itu, program terpadu pengelolaan sampah dari hulu ke hilir juga bisa meningkatkan penanganan sampah hingga 70%, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengelolaan sampah, dan membentuk bank sampah baru dengan target 1 RW 1 Bank Sampah.

"Kami merekomendasikan alokasi anggaran sebesar 3?ri APBD atau sekitar Rp120 ribu per kapita per tahun untuk mendukung implementasi program ini," kata dia Hanif.