Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Purwokerto Serukan 10 Tuntutan

Aksi Indonesia Gelap di Purwokerto, Jawa Tengah. (MI/LD)

Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Purwokerto Serukan 10 Tuntutan

Media Indonesia • 19 February 2025 17:55

Purwokerto: Gerakan protes mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ kembali bergulir di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Rabu, 19 Februari 2025. Sekitar 500-an mahasiswa bergerak dari Universitas Islam Indonesia (UIN) Prof KH Saifuddin Zuhri (Saizu) menuju ke Alun-alun Purwokerto.

Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Banyumas Bergerak (Semarak) turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para mahasiswa menilai kebijakan pemerintahan saat ini tidak berpihak kepada rakyat dan justru memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak untuk bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Setelah menyampaikan orasi selama beberapa waktu, perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui oleh tiga anggota DPRD Banyumas, yakni Supangkat, Ofan Sopian, dan Didi Rudianto.

“Kami menyampaikan sepuluh tuntutan kepada Presiden Prabowo, salah satunya terkait evaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak luas pada masyarakat,” ujar Robiatul Adawiyah, salah satu perwakilan mahasiswa.

10 tuntutan mahasiswa Purwokerto: 

  1. Meninjau kembali kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.
  2. Menyusun kebijakan berbasis kajian akademik dan prosedur yang transparan.
  3. Menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan negara.
  4. Mencabut Instruksi Presiden Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dianggap berdampak negatif.
  5. Tidak memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai investasi masa depan.
  6. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak efektif.
  7. Menjamin pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan menjunjung Hak Asasi Manusia.
  8. Menyelesaikan konflik agraria serta memastikan kebijakan ramah lingkungan.
  9. Menghentikan praktik militerisme dalam ranah sipil.
  10. Menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan serta menerapkan sistem meritokrasi.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Supangkat dari Partai Golkar menyatakan akan meneruskan tuntutan mereka kepada Ketua DPRD Banyumas. Ia juga mengundang mahasiswa untuk kembali pada Jumat, 21 Februari 2025, untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD, yang kini masih di Jakarta untuk mendampingi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.

(MI/LD)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Lukman Diah Sari)