Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran

Jakarta: Pemerintah Indonesia telah mengumumkan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan pemotongan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana negara yang lebih efektif dan tepat sasaran. Beberapa kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun anggaran 2025.

Berikut adalah daftar terbaru kementerian dan lembaga yang terkena dampak efisiensi anggaran beserta jumlah pemangkasan yang dilakukan:

Komisi I

• Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Rp2,03 triliun dari pagu Rp9,8 triliun.
• Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp26,7 triliun dari pagu Rp166,2 triliun.
• Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Rp3,84 triliun dari pagu Rp7,72 triliun.
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Rp538,6 miliar dari pagu Rp1,32 triliun.
• Badan Keamanan Laut (Bakamla): Rp334 miliar dari pagu Rp1,08 triliun.
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): Rp58,1 miliar dari pagu Rp187 miliar.
• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas): Rp15,84 miliar dari pagu Rp54,66 miliar.

Komisi II

• Kementerian PAN-RB: Rp184,9 miliar dari pagu Rp392,98 miliar.
• Kementerian ATR/BPN: Rp2,01 triliun dari pagu Rp6,45 triliun.
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Rp2,17 triliun dari pagu Rp4,79 triliun.
• Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): Rp1,15 triliun dari Rp6,3 triliun (tambahan anggaran Rp8,1 triliun).
• Komisi Pemilihan Umum (KPU): Rp843,2 miliar dari pagu Rp3,06 triliun.
• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Rp955 miliar dari pagu Rp2,41 triliun.
• Badan Kepegawaian Negara (BKN): Rp195,1 miliar dari pagu Rp798,34 miliar.
• Lembaga Administrasi Negara (LAN): Rp91,4 miliar dari pagu Rp328,48 miliar.
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): Rp93,1 miliar dari pagu Rp293,79 miliar.
• Ombudsman RI: Rp91,6 miliar dari pagu Rp255,59 miliar.
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Rp34 miliar dari pagu Rp89,27 miliar.
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Rp128,7 miliar dari pagu Rp267,13 miliar.

Komisi III

• Komisi Yudisial (KY): Rp74,7 miliar dari pagu Rp184,52 miliar.
• Mahkamah Agung (MA): Rp2,28 triliun dari pagu Rp12,68 triliun.
• Mahkamah Konstitusi (MK): Rp226,1 miliar dari pagu Rp611,47 miliar.
• Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp5,43 triliun dari pagu Rp24,27 triliun.
• Polri: Rp20,58 triliun dari pagu Rp126,62 triliun.
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp201 miliar dari pagu Rp1,23 triliun.
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp109,8 miliar dari pagu Rp354,6 miliar.
• Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp998,6 miliar dari pagu Rp2,45 triliun.

Komisi IV

• Kementerian Pertanian (Kementan): Rp10,28 triliun dari pagu Rp29,3 triliun.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Rp2,12 triliun dari pagu Rp6,22 triliun.
• Kementerian Kehutanan (Kemenhut): Rp1,22 triliun dari pagu Rp5,16 triliun.
• Badan Pangan Nasional (Bapanas): Rp198 miliar dari pagu Rp329 miliar.

Komisi V

• Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp60,46 triliun dari pagu Rp110,95 triliun.
• Kementerian Perhubungan (Kemenhub): Rp13,73 triliun dari pagu Rp31,45 triliun.
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP): Rp1,81 triliun dari pagu Rp5,27 triliun.
• Kementerian Desa dan PDT: Rp722,7 miliar dari pagu Rp2,19 triliun.
• Kementerian Transmigrasi: Rp38,9 miliar dari pagu Rp122,4 miliar. 
  
• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): Rp1,78 triliun dari pagu Rp2,83 triliun.
• Badan SAR Nasional (Basarnas): Rp409,1 miliar dari pagu Rp1,08 triliun.

Komisi VI

• Kementerian BUMN: Rp62,5 miliar dari pagu Rp277,5 miliar.
• Kementerian Perdagangan (Kemendag): Rp720,6 miliar dari pagu Rp1,85 triliun.
• Kementerian Koperasi: Rp155 miliar dari pagu Rp473 miliar.
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Rp37,9 miliar dari pagu Rp105 miliar.
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN): Rp6,58 miliar dari pagu Rp8,97 miliar. 

Komisi VII

• Kementerian UMKM: Rp242,9 miliar dari pagu Rp463,86 miliar.
• Kementerian Pariwisata (Kemenpar): Rp603,8 miliar dari pagu Rp1,48 triliun.
• Kementerian Perindustrian (Kemenperin): Rp883,4 miliar dari pagu Rp2,51 triliun.
• Badan Standardisasi Nasional (BSN): Rp79,6 miliar dari pagu Rp223,87 miliar.
• TVRI: Rp457,7 miliar dari pagu Rp1,52 triliun.
• RRI: Rp170,9 miliar dari pagu Rp1,07 triliun.

Komisi VIII

• Kementerian Sosial (Kemensos): Rp970 miliar dari pagu Rp79,6 triliun.
• Kementerian Agama (Kemenag): Rp12,32 triliun dari pagu Rp78,55 triliun.
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA): Rp146 miliar dari pagu Rp300,65 miliar. 
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Rp470,9 miliar dari pagu Rp1,43 triliun.
• Badan Penyelenggara (BP) Haji: Rp71,11 miliar dari pagu Rp179,74 miliar. 
• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Rp191,06 miliar dari pagu Rp436,8 miliar.
  

Komisi IX

• Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp19,6 triliun dari pagu Rp105,7 triliun.
• Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker): Rp2,7 triliun dari pagu Rp4,8 triliun.
• Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI): Rp103 miliar dari pagu Rp494 miliar.
• Badan Gizi Nasional: Rp200,2 miliar dari pagu Rp71 triliun.

Komisi X

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp7,27 triliun dari pagu Rp33,5 triliun.
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek): Rp14,3 triliun dari pagu Rp56,6 triliun.
• Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf): Rp90 miliar dari pagu Rp189 miliar.
• Kementerian Kebudayaan: Rp1,1 triliun dari pagu Rp2,3 triliun.
• Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): Rp1,34 triliun dari pagu Rp2,3 triliun.
• Badan Riset Nasional (BRIN): Rp1,43 triliun dari pagu Rp5,84 triliun.
• Badan Pusat Statistik (BPS): Rp1,69 triliun dari pagu Rp5,7 triliun.
• Perpustakaan Nasional (Perpusnas): Rp279,86 miliar dari pagu Rp721,69 miliar.

Komisi XI

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Rp8,9 triliun dari pagu Rp53,1 triliun.
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas): Rp1 triliun dari pagu Rp1,97 triliun.
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp1,38 triliun dari pagu Rp6,15 triliun.
• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp471 miliar dari pagu Rp2,47 triliun.
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): Rp49,6 miliar dari pagu Rp166 miliar.

Komisi XII

• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Rp271 miliar dari pagu Rp681,88 miliar.
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp1,66 triliun dari pagu Rp3,9 triliun.
• Kementerian Lingkungan Hidup: Rp325 miliar dari pagu Rp1,08 triliun.
• Badan Informasi Geospasial (BIG): Rp143 miliar dari pagu Rp352 miliar.
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): Rp47,7 miliar dari pagu Rp156,7 miliar.

Komisi XIII

• Kementerian Hukum: Rp1,67 triliun dari pagu Rp5,06 triliun.
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp4,49 triliun dari pagu Rp15,96 triliun.
• Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM): Rp60,47 miliar dari pagu Rp174,32 miliar.
• Kementerian Sekretariat Negara: Rp517,58 miliar dari pagu Rp2,90 triliun.
• Komnas HAM dan Perempuan: Rp59,95 miliar dari pagu Rp160,52 miliar.
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Rp107,7 miliar dari pagu Rp229,9 miliar.
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Rp153,41 miliar dari pagu Rp428,56 miliar.
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): Rp191,6 miliar dari pagu Rp374,42 miliar.
• Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Rp422,55 miliar dari pagu Rp1,30 triliun.
• Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp224,31 miliar dari pagu Rp969,20 miliar.