Efisiensi Anggaran, Pemprov DKI Hilangkan Tunjangan Keluarga Pahlawan

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran penghargaan untuk keluarga pahlawan. Kebijakan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemprov.

Penghapusan tunjangan diketahui berdasarkan surat edaran nomor e-0063/SO.03.05 yang diteken Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari. Surat itu disampaikan untuk para keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan yang menerima penghargaan Pemprov DKI.

"Alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan kepada keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan ditiadakan terhitung mulai tahun anggaran 2025," ujar Premi saat dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 14 Februari 2025.

Premi mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi penghematan anggaran sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) yang dikeluarkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi. Efisiensi ini dilakukan demi menunjang program prioritas pembangunan Jakarta dan kesejahteraan sosial. 

"Keputusan ini diambil dalam rangka optimalisasi kebijakan keuangan daerah guna menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial Provinsi DKI Jakarta," ungkap dia.
 

Baca juga:  Menkeu Tegaskan Efisiensi ATK hingga Seminar Tak Boleh Mempengaruhi UKT

Meski demikian, Premi menjanjikan adanya penghargaan dalam bentuk lainnya kepada keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan. Sebab, program ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pejuang kemerdekaan bangsa.

Namun, ia belum merinci lebih lanjut bentuk penghargaan apa yang akan diberikan nantinya.

"Oleh karena itu, meskipun alokasi anggaran dalam bentuk pemberian penghargaan tidak lagi  tersedia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk terus  menghormati jasa para pahlawan melalui kebijakan yang relevan dan berkelanjutan di masa mendatang," ujar dia.