Kawal Program Prioritas, Pemerintah 'Buka Kuping' Buat Dengar 'Ocehan' Pengusaha

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI. Foto: Biro KLI Kemenkeu.

Kawal Program Prioritas, Pemerintah 'Buka Kuping' Buat Dengar 'Ocehan' Pengusaha

M Ilham Ramadhan Avisena • 15 September 2025 20:35

Jakarta: Pemerintah membentuk tim untuk mendukung upaya akselerasi program prioritas guna mendongkrak perekonomian. Tim tersebut bakal mengawal jalannya program-program yang akan dieksekusi dan secara rutin duduk bersama pelaku usaha.

"Itu pada dasarnya kita akan mengaitkan seluruh program-program utama pemerintah kepada Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi, kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Kantor Presiden seperti disaksikan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 15 September 2025.

Tim tersebut, lanjut dia, akan mendengar berbagai keluhan dari pelaku usaha. Laporan itu akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk evaluasi kebijakan yang dilakukan rutin setiap minggu. "Kita akan terima laporan mereka. Tim unu setiap satu minggu sekali," kata Purbaya.
 

Baca juga: Pemerintah Luncurkan 8 Program Paket Akselerasi Ekonomi 2025, Berikut Daftarnya


(Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dok Istimewa)
 

Tekan hambatan berusaha


Purbaya berharap dengan adanya tim tersebut seluruh hambatan di sektor swasta dapat ditekan, bahkan dihilangkan sama sekali. Dengan begitu, diharapkan pula sektor swasta dapat bergeliat, seiring dengan mesin pertumbuhan dari pemerintah yang sedang mengakselerasi sejumlah program prioritas.

"Dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan, sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah," jelas Purbaya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, tim tersebut bakal diketuai oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan. Sementara Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menjadi wakil. "Ini beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program," terang Airlangga.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Husen Miftahudin)