Tambang nikel Vale Indonesia di Sulawesi Selatan. FOTO: MI/Lina Herlina

Perpanjangan Kontrak IUPK PT Vale Indonesia Sebelum Divestasi Dipertanyakan

Angga Bratadharma • 30 August 2023 10:09

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mempertanyakan pertimbangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan ruang dan kemudahan perpanjangan kontrak Karya PT Vale Tbk sebelum dilakukan divestasi.

“Apakah divestasi saham PT Vale Tbk akan dilakukan sebelum atau sesudah perpanjangan kontak karya menjadi IUPK, ini pertimbangannya apa? Kok bisa membuat ruang, memberikan kemudahan, padahal kewajiban sebelum perpanjangan IUPK ada di PP-nya," kata Bambang, dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Agustus 2023.

"Kok tiba-tiba di sini malah dibuka ruang bisa dilakukan divestasi setelah perpanjangan. Ini jadi aneh, seolah-olah Bapak memberikan ruang kepada PT Vale diperpanjang dulu, divestasinya belakangan,” ungkap Bambang dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt Dirjen Minerba KESDM RI, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk.

Pemerintah diminta menambah kepemilikan saham PT Vale

Dalam kesempatan itu, dirinya mendorong pemerintah untuk menambah kepemilikan saham PT Vale menjadi 43 persen. Hal ini semata agar Indonesia bisa menjadi pengendali perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, i meyakini pengembangan nikel di dalam negeri akan berjalan ke arah lebih progresif, apabila status MIND ID sebagai pengendali perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, saham publik 20 persen milik Vale Indonesia tidak bisa dihitung sebagai kepemilikan pemerintah. "Vale mengakali bahwa mereka sebelumnya sudah melepas ke publik 20 persen. Jadi seolah-olah kalau dihitung, jadi 34 persen plus 20 persen. Kamu sudah lihat di bursa yang 20 persen itu mayoritas kepemilikan asing," ujarnya.

Pemegang saham Vale Indonesia saat ini terdiri dari Vale Canada Limited dengan 43,79 persen, Sumitomo Metal Mining 15,03 persen, MIND ID 20 persen, Vale Japan Limited 0,55 persen, Sumitomo Corporation 0,14 persen, dan publik 20,49 persen.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Metrotvnews.com

(Angga Bratadharma)

dpr ri

kementerian esdm

vale indonesia