Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, tak menyangkal bahwa disinformasi kian kuat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menekankan mencegah disinformasi juga membantu menjaga iklim demokrasi.
"Bila kita berhasil mencegah disinformasi politik di media sosial yang menjadi pangkal stagnasi dan regreside demokrasi, saya kira kita juga sukses jaga bahkan mungkin meningkatkan demokrasi kita," kata Usman dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu', Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.
Usman mengatakan pencegahan disinformasi membutuhkan seluruh elemen bangsa yang terlibat. Bahkan, Kominfo juga terlibat aktif.
"Karena pemerintah tidak mungkin melakukan ini sendirian untuk melakukan edukasi ataupun literasi digital saja kita membutuhkan partisipasi masyarakat dan organisasi-organisasi," ucap Usman.
Partisipasi partai politik (parpol), kata dia, juga mestinya tak ketinggalan untuk mengedukasi publik. Cegah disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian harus digaungkan bersama.
Kominfo, kata Usman, juga berupaya bekerja sama dengan penyelengara pemilu untuk memerangi hoaks. Salah satunya pada musim kampanye yang kerap menjadi momen munculnya banyak hoaks.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata Usman, membedakan kategori pada pelaksanaan kampanye. Yakni kampanye positif, kampanye negatif, atau kampanye hitam.
Kampanye positif sebagai kegiatan yang diharuskan. Kampanye negatif yang menyerang fakta masa lalu seorang kandidat. Sedangkan, kampanye hitam terkait dengan hoaks atau disinformasi.
