Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. Foto: dok pribadi.
Gorontalo: Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, mengingatkan agar dalam pembuatan kebijakan di bidang ekonomi adalah yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jangan pilih kebijakan ekonomi yang melemahkan NKRI, yang menghancurkan kita sendiri. Pilih ekonomi yang memperkuat NKRI," kata Gobel, Jumat, 15 September 2023.
Hal itu disampaikan Gobel saat memberikan sambutan dalam acara Hulonthalo Art & Craft Festival yang diselenggarakan perwakilan Bank Indonesia di Gorontalo.
Acara ini diikuti oleh pelaku UMKM di Gorontalo seperti produk pangan dan produk kerajinan Gorontalo serta dimeriahkan fashion show kain sulam Karawo yang merupakan produk khas Gorontalo yang sudah mendunia. Acara ini juga mengusung tema bangga buatan Indonesia dan gemar berwisata di Indonesia.
Gobel mengenang saat kecil ia teringat pada pesan Jenderal M Jusuf, yang saat itu menjabat Menhankam/Pangab. Saat itu ia ditanya anggota DPR RI tentang kondisi peralatan tempur yang terbatas yang dimiliki Indonesia, sehingga Indonesia rawan terhadap infiltrasi maupun serangan asing.
Namun Jusuf menjawab pertahanan terbaik adalah di desa. "Tentu saat itu konteksnya adalah perang gerilya. Di era perang dagang pun pertahanan terbaik tetap di desa, tapi pertahanan tersebut dalam bentuk ekonomi," kata Gobel.
Dalam konteks itu, kata Gobel, ekonomi desa bertumpu pada pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Menurut Gobel, kesuksesan di sektor pangan akan membuat kebutuhan dasar nasional akan terjamin dan tidak tergantung pada pasokan asing.
Baca juga: Sering Jadi Sasaran Penipuan, UMKM dan Ibu Rumah Tangga Juga Perlu Literasi Keuangan
UMKM serap tenaga kerja
Dengan demikian, ujar dia, masyarakat tak akan mengalami kelaparan dan terjaminnya logistik nasional. Di sisi lain, UMKM menyerap tenaga kerja yang sangat besar, lebih dari 90 persen tenaga kerja berada di sektor UMKM.
Dia mengatakan, kontribusi UMKM terhadap PDB juga masih dominan, yaitu sekitar 60 persen. "Jadi, menjaga ekonomi desa, yaitu sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan perkebunan adalah pilihan terbaik dalam kerangka menjaga NKRI. Itulah makna strategisnya," papar Gobel.
Melalui pendekatan itu, kata Gobel, maka mayoritas rakyat Indonesia akan terangkat ekonominya dan kesejahteraannya.
"Ini juga akan menciptakan pemerataan ekonomi. Penguatan koperasi juga sangat strategis sebagai instrumen kelembagaannya. Jika itu terjadi maka NKRI menjadi kuat dan tangguh," jelas dia.
Gobel pun mengingatkan agar para pembuatan kebijakan nasional, khususnya di sektor ekonomi, harus dalam kerangka NKRI dengan melindungi UMKM, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Namun demikian, kebijakan yang memperkuat NKRI juga bisa dimaknai lebih luas di sektor-sektor lain. Sebagai contoh, katanya, pengaturan distribusi miras adalah hal mutlak. Karena tanpa pengaturan dalam distribusi miras bisa melemahkan mental generasi muda.
"Dalam sejarah pernah terjadi perang candu yang membuat Tiongkok kehilangan sebagian wilayahnya. Perang ini melemahkan Tiongkok akibat penyelundupan candu oleh Inggris dan juga Prancis," ujar dia.
Gobel juga mencontohkan pengalamannya saat menjadi menteri perdagangan. Saat itu ia melarang impor tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, sulam, songket, sasirangan, dan sebagainya.
Menurutnya, hal itu bisa mematikan pengrajin kain tradisional Indonesia. "Jika sudah mati maka warisan budaya kita bisa punah. Generasi penerus kita bisa tak kenal lagi dengan beragam kain tradisional dan sejarahnya sendiri. Ini sangat melemahkan NKRI. Budaya adalah pertahanan terdalam suatu bangsa. Karena di sana ada nilai-nilai dan sejarah," ungkap dia.
Ia juga mengingatkan makna luas kebijakan ekonomi yang memperkuat NKRI dalam konteks yang lebih rumit dalam bidang investasi, fiskal, dan moneter. Penerapan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), katanya, adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang memperkuat NKRI.
