Pemerintah Bakal Audit PT Gag Nikel

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol memastikan pihaknya akan melakukan audit lingkungan terhadap PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini untuk memastikan anak perusahaan PT Antam itu tidak melakukan pelanggaran lingkungan dalam penambangan nikel di Raja Ampat.

"Jadi dalam waktu segera kami akan menugaskan untuk dilakukan audit lingkungan guna menambah safeguard terkait dengan penambangan di Pulau Gag," ujar Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Juni 2025.

Hanif menjelaskan pihaknya telah melakukan pemantauan aktivitas PT Gag Nikel selama empat tahun. Hasilnya, perusahaan tersebut dinilai taat terhadap aturan yang ada.

Namun, Hanif ingin memastikan PT Gag Nikel benar-benar tidak melakukan pelanggaran. Mengingat pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
 

Baca juga:  Setelah 4 IUP Dicabut, Greenpeace Menuntut Adanya Perlindungan Permanen di Raja Ampat

"Kemarin hasil pengawasan lapangannya terhadap PT Gag cukup bagus. Namun demikian, dalam waktu segera saya juga berkepentingan untuk langsung ke sana guna meyakinkan bahwa safeguard lingkungan terjaga dengan baik," jelas Hanif.

Presiden Prabowo Subianto baru saja mencabut IUP terhadap empat perusahaan pertambangan yang beroperasi di Raja Ampat. Keempat perusahaan itu ialah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.

Salah satu faktor pencabutan IUP keempat perusahaan itu adalah faktor lingkungan, terutama karena beroperasi di kawasan Geopark Raja Ampat.