Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran, Jokowi: Pilpres Satu Paket

Solo: Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah diterima DPR RI. Menanggapi ini, Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga ayah Gibran meminta semua pihak menghargai aturan ketatanegaraan. 

Saat disinggung, apakah ia merasa sakit hati dengan situasi politik saat ini, Jokowi menanggapi santai. Lantas, Jokowi mempertanyakan pemakzulan hanya ditujukan kepada Wakil Presiden saja. 

"Biasa saja. Ya pemilihan Presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus Presiden atau Wakil Presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya, sudah," kata Jokowi di Solo, Sabtu, 7 Juni 2025.
 

Baca: Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

Jokowi meminta semua untuk mengikuti sistem ketatanegaraan. Apakah usulan pemakzulan itu sudah sesuai dengan syarat-syarat yang mengharuskan seorang kepala negara atau wakilnya harus mundur. 

"Ya negara kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita," ujarnya, di Solo, Sabtu, 7 Juni 2025. "Bahwa ada yang ada yang menyurati seperti itu, ya itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Biasa saja," bebernya.

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI, yang berisi permintaan agar segera memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.