Jaga Kepercayaan Investor, Ini 6 Kesepakatan Dunia Usaha saat RI Bergejolak

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan akan menjaga kepercayaan investor saat Indonesia tengah mengalami gejolak terhadap kondisi keamanan imbas demo di sejumlah kota besar yang berujung anarkis.
 
Pernyataan Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, itu ditegaskan saat ia berdialog dengan 38 ketua umum Kadin provinsi (Kadinda). Para ketum Kadinda sepakat untuk memperluas komunikasi ke seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, pemimpin organisasi mahasiswa, dan mitra usaha.
 
"Kita harus menyampaikan dengan jelas dunia usaha tidak bergerak dalam ranah politik, namun memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas politik dan keamanan agar kegiatan perdagangan, investasi, dan ekonomi daerah tetap hidup dan berkembang," ungkap Anin dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa, 2 September 2025.
 
Lalu dalam dialog secara daring antara Anin dengan para pengusaha anggota luar biasa (APL) Kadin yang tergabung dalam 200 asosiasi sehari setelahnya, para pelaku usaha itu menyarankan agar dilakukan audiensi dengan Kapolri, Panglima TNI, pimpinan Polri, dan TNI di setiap provinsi dan kabupaten.
 
Audiensi itu untuk memastikan keamanan di setiap sentra industri dan memperbaiki aliran informasi agar pelaku usaha tidak terbawa rumor dan bisa menentukan operasionalnya dengan tepat.
 
"Mereka mengakui, dampak negatif media sosial (medsos) sangat besar. Informasi yang benar dan hoaks bercampur aduk serta menyebar dengan sangat cepat," tutur Anin.
 

Baca juga: Bos Kadin Pede Kondisi Keamanan Segera Stabil, Biar Dunia Usaha Normal Lagi!

(Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie. Foto: dok Istimewa)
 

Enam kesepakatan dunia usaha

 
Pertemuan dengan 200 pengurus asosiasi menghasilkan sejumlah kesepakatan, sebagaimana digarisbawahi oleh Ketum Kadin. Pertama, Kadin mendorong dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan berdagang meskipun ada anjuran work from home (WFH). Sektor manufaktur harus tetap berjalan dengan perlindungan yang memadai dari aparat keamanan.
 
Kedua, Kadin pusat dan daerah harus meningkatkan dialog dengan pimpinan lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum (APH), dan pimpinan legislatif agar situasi keamanan kembali stabil.
 
Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan aparat di daerah untuk merealisasikan program pasar murah dan beras murah untuk meredam gejolak harga, sekaligus menunjukkan kepedulian pengusaha terhadap masyarakat. Untuk menggerakkan ekonomi di daerah, Kadin akan bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah.
 
Keempat, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia harus selalu dijaga. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari kegiatan investasi di berbagai bidang usaha.
 
"Oleh karena itu, proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang belaku, tanpa hambatan dan pungutan yang tidak sah. Kementerian lain yang ikut menentukan terbitnya sebuah izin usaha perlu membantu kelancaran proses perizinan," tegas Anin.
 
Dalam waktu dekat, perlu diadakan pertemuan pengurus Kadin dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani agar kegiatan investasi berjalan dengan baik. "Kadin mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi," ucap dia menambahkan.
 
Kelima, Kadin pusat, Kadin daerah, dan seluruh asosiasi anggota Kadin diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional. Seluruh anggota diminta terus menjaga komunikasi dengan konstituen dan keluarga besar dunia usaha agar tercipta soliditas internal dan kolaborasi eksternal.
 
Keenam, instabilitas keamanan yang sudah mengganggu kegiatan investasi, produksi, rantai pasok, dan perdagangan memberatkan dunia usaha. Kewajiban dunia usaha terhadap pemerintah, karyawan, dan masyarakat sangat besar dan akan terus meningkat.
 
Pada Oktober 2025, misalnya, ada kesepakatan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2026. Dalam situasi global yang tidak menentu dan kondisi dalam negeri yang masih didera penurunan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan untuk melaksanakan semua kewajibannya juga ikut terhambat.
 
"Karena itu, para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar. Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated," kata Anin.