Fokus Cari Solusi, Polemik Diminta Dibahas secara Logis

Jakarta: Ruang publik dipenuhi pembicaraan terkait penonaktifan legislator di DPR. Polemik terkait hal tersebut mesti dibahas secara logis, sehingga dapat membuahkan solusi.

“Untuk itulah, mari kita berpikir jernih dan logis. Lakukan perbandingan tentang apa pun berdasarkan prinsip setara agar ilmiah,” kata komunikolog Emrus Sihombing, dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 September 2025.

Hal tersebut diungkap Emrus, menyikapi tuntutan terkait penonaktifan Deddy Yevri Sitorus, dari DPR. Menurut Emrus wacana itu tak seharusnya ditarik dari ruang emosional.

Emrus melihat wacana itu tak dapat dikenakan pada sosok Deddy. Sebab, ada perbandingan yang tak apple to apple terkait wacana ini, terutama dibandingkan pada pendapatan anggota dewan.

“Ketika melakukan perbandingan, dari aspek ilmiah, harus yang setara dong,” tegas Emrus.
 

Baca: MUI Ingatkan Aksi Demokrasi Harus Damai, Bukan Perusakan

Menurut dia, desakan penonaktifan Deddy dari DPR, sangat politis. Karena, tak membandingkan pendapatan legislator di DPR dengan negara lain sesuai konteks. Namun, terkesan dibenturkan dengan kelompok sosial yang berbeda konteks.

Menurut Emrus, ukuran yang tepat adalah membandingkan pendapatan anggota dewan Indonesia dengan anggota dewan di negara lain, atau dengan pejabat negara lain—baik eksekutif maupun legislatif—di dalam negeri.

“Itulah pembandingan yang setara,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai tidak logis menyandingkan pendapatan anggota dewan dengan upah minimum pekerja, sekalipun ada kasus di negara tertentu di mana upah minimum lebih tinggi dari pendapatan dewan negara lain.

“Artinya, perbandingan yang logis harus setara,” kata Emrus.