Arahan Presiden Prabowo Soal Efisiensi Anggaran Diyakini Sudah Jelas

Jakarta: Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran seharusnya tak lagi menimbulkan kebingungan. Pengamat politik Agung Baskoro menegaskan bahwa kebijakan ini sudah sangat jelas dan tidak boleh disalahartikan oleh siapa pun, terutama di kalangan birokrasi.

Menurut Agung, efisiensi yang dimaksud bukanlah pemangkasan anggaran yang berdampak pada sektor esensial seperti pendidikan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer.

"Arahan efisiensi dari Presiden Prabowo ini jelas dan tegas sebagaimana INPRES. Bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementerian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti," tegas Agung, Rabu, 19 Februari 2025.

Baca juga: KPK Dorong Pengawas Internal Pemerintahan Maksimalkan Pemantauan Efisiensi Anggaran

Ia juga menambahkan bahwa tindakan tegas perlu diambil jika ada kementerian atau lembaga yang mencoba menyimpang dari kebijakan ini.

"Karena melawan INPRES sama saja pembangkangan terhadap presiden yang ujungnya harus ditindak," lanjutnya.

Keputusan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer akibat kebijakan efisiensi anggaran.

"Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat, 14 Februari 2025.

Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menyentuh beasiswa pendidikan seperti KIP dan LPDP. Kebijakan ini lebih difokuskan pada pengurangan anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak mendesak.

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujarnya pada Selasa, 18 Februari 2025.