Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan Indonesia dituntut membarui sistem pendidikan menginjak usia ke-80 tahun kemerdekaan. Negara tidak bisa hanya sekadar mencerdaskan, tapi harus memerdekakan anak bangsa dalam mengakses pendidikan.
"Pendidikan hari ini adalah penentu nasib bangsa dalam menapaki abad kedua kemerdekaan Indonesia Emas 2045," kata Lalu di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Menurut Lalu, kondisi pendidikan saat ini memperlihatkan sebuah ironi. Meski akses dasar sudah tinggi, kualitas dan kelanjutan pendidikan masih menyimpan ketimpangan yang memprihatinkan.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2024, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD (usia 7-12 tahun) mencapai lebih dari 99 persen. Situasi ini dinilai mencerminkan bahwa hampir seluruh anak di jenjang ini bersekolah.
Namun, kata Lalu, APS menurun secara bertahap. Jenjang SMP (13-15 tahun) masih tinggi, tetapi pada jenjang SMA (16-18 tahun) partisipasi menurun signifikan, berkisar antara 70-85 persen secara nasional.
"Dan untuk kelompok usia 19-23 tahun, jenjang pendidikan tinggi, partisipasi kembali anjlok ke level 30-40 persen," ucap Lalu.
Durasi pendidikan masih di level SMP
Lalu mengatakan secara nasional rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun atau setara dengan tamat SMP. Meskipun angka ini tumbuh secara perlahan, naik dari sekitar 9,13 tahun tahun sebelumnya, angka ini menyiratkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak melanjutkan pendidikan hingga SMA.
Ia menyatakan statistik lebih lanjut menunjukkan ketimpangan provinsi yang mencolok. Salah satu contohnya, Papua Pegunungan, yang hanya memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 5,10 tahun. Ini menandakan banyak penduduknya belum tamat SD.
"Profil indeks pembangunan manusia juga menggambarkan Jakarta memimpin dengan harapan lama sekolah sekitar 11,49 tahun. Sedangkan banyak provinsi di luar Jawa masih tertahan di angka di bawah 9 tahun," katanya.
Lalu menekankan pentingnya reformasi pendidikan yang menyertakan semua sektor. Terpenting, menyasar beberapa titik utama.
"Pertama, meningkatkan kontinuitas pendidikan hingga SMA dan keterlibatan di pendidikan tinggi, terutama di daerah tertinggal,melalui beasiswa, pengurangan biaya, dan peningkatan akses fisik maupun digital," kata Lalu.
Kemudian, mendorong kualitas kurikulum dan guru agar relevan dengan kebutuhan abad ke-21, literasi digital, karakter, berpikir kritis, serta kolaborasi. Ketiga, mengurangi disparitas antarwilayah dengan program anggaran yang sensitif terhadap kebutuhan geografis dan memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.
Berikutnya, kata Lalu, melibatkan komunitas lokal, baik orang tua, tokoh masyarakat, maupun pemuda dalam mengawal pendidikan agar anak-anak tetap bersekolah dan termotivasi.
Wakil Rakyat dari Dapil NTB 2 itu menekankan pendidikan sejati adalah pendidikan yang memerdekakan. Ia bilang pendidikan tidak boleh hanya menamatkan buku teks, tetapi membebaskan pikiran dari keterbatasan.
Lalu menegaskan menyambut 80 tahun Indonesia merdeka berarti memastikan seluruh anak Indonesia, dari kota hingga desa, punya peluang yang setara untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi.
"Jika kita gagal mengentaskan ketimpangan dan menyiapkan generasi yang benar-benar merdeka berpikir, maka bekal menuju Indonesia Emas hanyalah retorika tanpa pijakan nyata. Mari jadikan pendidikan fondasi sejati bagi masa depan bangsa," tegas Lalu.