Pertemuan Prabowo dan Megawati Dinilai untuk Rekonsiliasi Politik

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar pertemuan tertutup pada Senin malam, 7 April 2025, di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut berlangsung tanpa kehadiran satu pun elite PDIP maupun Partai Gerindra, dan menjadi sorotan publik karena dilakukan secara tertutup selama kurang lebih satu setengah jam.

Melansir laman UGM pada Kamis, 10 April 2025, pengamat politik UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., menyatakan bahwa pertemuan antara presiden dan mantan presiden bukan hal baru dalam praktik politik nasional.

Terlebih lagi, Prabowo dan Megawati adalah tokoh sentral dari dua partai nasionalis besar yang pernah menjalin kerja sama pada Pemilu 2009.

"Keduanya memperlihatkan bahwa komunikasi informal elit politik seringkali terjadi dalam ruang-ruang yang sulit diakses oleh publik," kata Alfath.

Menurut Alfath, pertemuan yang berlangsung secara empat mata itu menjadi menarik karena terjadi pasca pemilu dan bertepatan dengan masa transisi pemerintahan. Ia menyebut bahwa pertemuan ini memiliki kemungkinan besar menjadi sarana untuk melakukan konsolidasi kekuasaan dan merumuskan strategi politik jangka panjang.

"Harapan kita justru memperlancar transisi kekuasaan yang dirasa tak cukup mulus sekaligus mengupayakan terwujudnya kohesi nasional," tuturnya.
 

Baca Juga: Pertemuan Prabowo-Megawati Baik untuk Pemerintahan, Tapi Tantangan Bagi Demokrasi

Alfath juga menyoroti bahwa publik wajar mempertanyakan pertemuan semacam ini karena tidak diungkapkan secara transparan kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa komunikasi politik yang eksklusif, tanpa pelibatan partai maupun tokoh lain, membuka ruang spekulasi.

"Ini hal yang saya kira wajar di mana publik berharap agar pemerintah hari ini harus tetap ada yang mengontrol. Bukan masuk seluruhnya ke dalam koalisi besar," ujarnya.

Pertemuan ini juga dinilai sarat dengan kepentingan strategis karena terjadi di tengah berbagai isu nasional, termasuk ketegangan antar koalisi, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi, hingga agenda reformasi kelembagaan yang masih belum rampung.

Alfath menduga bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Megawati membahas lebih dari sekadar simbol rekonsiliasi, melainkan juga peta kekuasaan ke depan.

"Dalam pertemuan 1,5 jam tersebut ada sesi empat mata antara Prabowo dan Megawati, yang disinyalir membahas negosiasi kepentingan pasca pemilu," imbuhnya.

Menurutnya, meskipun elite politik mungkin tidak membahas seluruh substansi secara terbuka, publik tetap berhak mengetahui arah kekuasaan dan harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat.

"Saya kira ini bukan semata ajang rekonsiliasi politik, tetapi juga harus bisa menjadi sarana mengontrol jalannya kekuasaan," pungkas Alfath.