Aksi Damai Ribuan Mahasiswa di Solo Tuntut Perbaikan Kinerja DPR

Solo: Seribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Solo Raya menggeruduk DPRD Solo, Senin sore, 1 September 2025. Mereka melakukan aksi damai mengajukan beberapa tuntutan.

Seribuan mahasiswa tersebut datang mengenakan almamater masing-masing kampusnya. Di antaranya dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Negeri (UIN) Solo, Universitas Veteran (Univet) Sukoharjo, Universitas Surakarta (Unsa), Institut Seni Indonesia (ISI) Solo dan lainnya.
Dalam orasinya ini, mereka meneriakkan sejumlah tuntutan. Di antaranya menyoroti anggaran pendidikan dan kesehatan, mengutamakan kualitas layanan dan transparan.

Serta aksi solidaritas gugurnya Affan Kurniawan perlu langkah kongrit reformasi Undang-Undang bermasalah. Para mahasiswa juga menuntut mengkaji ulang kenaikan tunjangan DPR dan menuntun kebebasan demonstrasi. 

Tak hanya itu, mereka juga menuntut agar pemerintah Prabowo-Gibran bertanggung jawab penuh untuk kondisi negara termasuk kebijakan ekonomi hang tidak adil. Koordinator BEM Solo Raya, Ridwan Widya mengatakan, aksi digelar atas persamaan pandangan dimana turut merasakan keresahan terkait kinerja DPR atau aparat saat ini.
 

Baca: Unjuk Rasa di Depan DPRD Jabar Memanas

"Semua ada ikatan benang merahnya dengan Presiden Prabowo di mana pemimpin tertinggi di negara kita Presiden Prabowo harus bertanggung jawab dalam situasi dan kondisi negara saat ini. Karena di awal periode sudah beberapa kali kebijakan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat," ujar Ridwan, di Solo.

Mereka juga mengecam aksi aparat yang dinilai represif dalam menangani aksi protes masyarakat. Para mahasiswa tersebut menginginkan situasi negara aman dibuktikan dengan kinerja DPR RI ataupun DPRD.

"Kami menuntut DPR selaku Dewan Perwakilan Rakyat harus bekerja dengan baik. Kita melihat DPR tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan aspirasi dari mahasiswa selama ini tidak benar-benar digubris. Presiden Prabowo bertanggung jawab dengan situasi negara dan harus reformasi total sistem yang ada di DPR RI. Lalu aparat harus dikecam keras, harus ada tindakan oleh presiden Prabowo dengan tegas menyikapi kejadian seperti itu," ungkap Ridwan. 

Di sisi lain, pimpinan DPRD Solo keluar untuk menemui pada peserta aksi damai.  "Kita menerima aspirasi, kalau dari lokal kita bisa menindaklanjuti. Namun kalau kebijakan pusat, bisa disampaikan melalui surat. Nanti kita akan menyampaikan ke pusat," beber Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo di hadapan peserta aksi.