Ilustrasi ibadah haji. Dok. Istimewa
Despian Nurhidayat • 4 June 2025 18:33
Jakarta: Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR, Marwan Dasopang, menyoroti potensi permasalahan dalam pelaksanaan skema murur dan tanazul, yang diterapkan untuk mengurai kepadatan jemaah. Jika skenario tersebut tidak berjalan sesuai rencana, seperti terjadinya kemacetan atau larangan dari otoritas setempat, diperlukan langkah antisipatif yang jelas.
“Kami mendukung langkah murur dan tanazul, tapi jika perjalanan tidak terlaksana seperti skenario, misalnya macet atau jemaah tidak diperbolehkan melontar jumrah, maka harus ada langkah darurat yang disiapkan,” ungkap Marwan dilansir dari keterangan resmi, Rabu, 4 Juni 2025.
Kemenag telah menyiapkan tiga skema pergerakan jemaah saat puncak haji, yaitu skema reguler (taraddudi), murur, dan tanazul. Skema murur memungkinkan jemaah melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan, langsung menuju Mina, dan diperuntukkan bagi sekitar 60 ribu jemaah, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, skema tanazul memungkinkan sekitar 38 ribu jemaah untuk kembali ke hotel setelah melontar jumrah pada 10 Zulhijah, tanpa mabit di Mina. Direktur Jenderal PHU Kemenag, Hilman Latief, mengatakan pihaknya telah melakukan pengelompokan jemaah berdasarkan syarikah dan markas, serta membentuk kafilah ad-hoc untuk memastikan kelancaran pergerakan.
Selain itu, Kemenag membentuk war room atau ruang operasi bersama yang melibatkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), penyedia layanan (syarikah), serta berbagai pihak terkait.
Baca Juga:
Anggota Timwas DPR RI Puji Pelayanan Haji 2025 |