Paket Stimulus Belum Cukup, Ini yang Harus Dilakukan Demi Pulihkan Ekonomi

Jakarta: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyatakan, stimulus yang ada belum cukup untuk memulihkan ekonomi sepenuhnya. Menurutnya, langkah selanjutnya yang harus diambil pemerintah adalah mengakselerasi belanja negara yang sempat tertunda di awal tahun akibat realokasi anggaran.

"Kembalinya belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang sebelumnya terdampak seperti konstruksi, perhotelan dan perdagangan," kata dia kepada Media Indonesia, Kamis, 5 Juni 2025.

Fakhrul pun menekankan pentingnya eksekusi belanja pemerintah yang transparan dan tepat sasaran. Harapannya, belanja negara dapat mencapai kinerja maksimal (full throttle) pada paruh kedua tahun ini. Selain sebagai pendorong ekonomi riil, kembalinya belanja pemerintah juga diyakini akan mengubah persepsi pelaku ekonomi secara positif.

Di pasar modal, minat investor terhadap Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri dianggap masih tinggi, dan para pemilik modal menantikan sinyal positif dari pemerintah.

Jika ekspektasi perbaikan ekonomi dapat terpenuhi, Fakhrul memperkirakan aliran modal asing akan kembali masuk ke Indonesia, meskipun kondisi global masih bergejolak. Dalam skenario tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan dapat menguat ke bawah level Rp16.000 per USD, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa menguat menuju level 7.750.
 

Baca juga:  Tak Cukup Kuat, Paket Stimulus Sulit Dongkrak Daya Beli

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

5 paket stimulus ekonomi

1. Diskon transportasi

Diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen. Anggaran yang disiapkan untuk memberikan diskon tersebut sebesar Rp940 miliar.

2. Diskon tarif tol

Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025. Anggaran yang dibutuhkan untuk insentif ini sebesar Rp650 miliar.
 

3. Penebalan bantuan sosial

Penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp11,93 triliun.

4. Bantuan subsidi upah

Pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp300 ribu per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Anggaran bantuan subsidi upah berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun.

5. Perpanjangan diskon iuran JKK

Pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya selama enam bulan. Anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp200 miliar ini diberikan agar pekerja di industri padat karya mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persennya saja.