Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama saat di Kementerian Pertahanan (kanan). Dok. IG Kemhan RI
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mulai bergerak cepat melakukan perombakan sistemik dalam pengelolaan penerimaan negara. Dua figur pentinf, Biko Wijayanto dan Djak Budi Utama, diberi posisi sentral untuk reformasi perpajakan dan bea cukai.
Bimo Wijayanto yang berstatus mantan Deputi Kemenko Marves ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Pajak. Sementara itu, Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) didapuk sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai.
“Bapak Presiden memberikan banyak arahan, beliau menegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau,” ujar Bimo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 20 Mei 2025.
Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Djaka memiliki rekam jejak panjang di institusi militer, termasuk pengalaman dalam dunia intelijen dan keamanan strategis yang menjadi modal penting dalam membenahi institusi Bea Cukai yang selama ini sarat tantangan.
Berikut deretan fakta lengkap mengenai sosok Letjen Djaka Budi Utama:
1. Alumni Akmil 1990
Djaka Budi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990, salah satu lembaga pendidikan militer paling prestisius di Indonesia. Ia berasal dari kecabangan Infanteri, dengan penugasan khusus di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pasukan elite TNI AD yang hanya ditempati oleh prajurit-prajurit terpilih.
Ia dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, namun bekerja secara sistematis dan taktis. Masa pendidikan dasarnya ditempuh di SMA Negeri 39 Jakarta, lulus tahun 1986, sebelum masuk Akmil empat tahun kemudian.
Baca juga:
Presiden Tunjuk Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Djaka Budi Jadi Dirjen Bea Cukai
2. Jejak Komando dari Aceh hingga Kalimantan
Djaka pernah memimpin Batalyon Infanteri 115/Macan Lauser di Aceh, sebuah wilayah yang pada periode 2004–2007 masih dalam fase pemulihan pascakonflik. Pengalaman ini memberinya pemahaman langsung soal pendekatan keamanan di daerah-daerah rawan. Selain itu, ia juga menjabat Komandan Kodim 0908/Bontang di Kalimantan Timur, memperluas pengalamannya dalam mengelola operasi teritorial.
3. Karier Intelijen dan Posisi Strategis Nasional
Setelah menyelesaikan sejumlah pendidikan strategis, termasuk Lemhannas dan Sesko TNI, Djaka mulai masuk ke jajaran elit perwira TNI dengan spesialisasi intelijen. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad), Asisten Intelijen Panglima TNI, hingga akhirnya dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) sebelum menduduki jabatan Sekretaris Utama BIN pada Oktober 2024.
4. Pernah Menduduki Jabatan Sipil
Di luar karier militernya, Djaka juga pernah menjalani masa jabatan sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Periode 2021–2023 tersebut menjadi titik masuk Djaka ke dalam arena pengambilan kebijakan nasional, memberi ruang baginya memahami dinamika pemerintahan dari sisi non-militer.
5. Deretan Tanda Jasa Militer
Atas pengabdiannya selama lebih dari tiga dekade, Djaka menerima berbagai penghargaan militer bergengsi. Ia dianugerahi Bintang Kartika Eka Paksi Pratama dan Kartika Eka Paksi Nararya, penghargaan tinggi untuk prajurit Angkatan Darat. Selain itu, ia juga menerima Satyalancana Kesetiaan 8, 16, dan 24 Tahun, bukti dedikasi dan loyalitas jangka panjang terhadap TNI.
Tanda jasa lainnya termasuk Satyalancana Dharma Nusa, Ksatria Yudha, Wira Dharma, Seroja, serta Kebhaktian Sosial. Rangkaian penghargaan ini menjadi bukti nyata kontribusi dan pengabdiannya, baik di medan tempur maupun di balik meja kebijakan.
6. Berpengalaman dalam Operasi Tempur
Djaka Budi bukan sekadar perwira staf. Ia punya pengalaman nyata di lapangan, termasuk keterlibatan dalam Operasi Seroja di Timor Timur dan penugasan militer saat konflik bersenjata di Aceh. Kedua wilayah tersebut adalah titik panas keamanan nasional pada masanya.
Pengalaman di medan operasi membuatnya terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan situasi tak terduga. Mental tempurnya ini bisa menjadi aset penting dalam menghadapi dinamika kompleks di Bea dan Cukai—mulai dari pengawasan barang ilegal hingga penanganan jaringan korupsi internal.
7. Fokus Presiden: Martabat Pajak dan Bea Cukai Harus Dikembalikan
Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada institusi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang kerap menjadi sorotan publik karena kasus penyalahgunaan wewenang. Djaka bersama Bimo Wijayanto diharapkan bisa menjadi lokomotif dalam proses bersih-bersih dan transformasi institusi.
“Tapi memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara," kata Bimo,
usai dipanggil Prabowo di Istana, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.