280 Juta Penduduk Indonesia Terdaftar Sebagai Peserta JKN

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat berada di Pesantren Gedongan Cirebon. Metrotvnews.com/ Antonio

280 Juta Penduduk Indonesia Terdaftar Sebagai Peserta JKN

Ahmad Rofahan • 17 July 2025 21:55

Cirebon: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut hingga 11 Juli 2025 sebanyak 280 juta jiwa penduduk di Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Ghufron mengatakan dari total jumlah tersebut, 34,51 persen atau sekitar 96,76 juta jiwa merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) aktif yang iurannya ditanggung oleh APBN.

Baca: Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivasi
 

"Segmen PBI ini menyasar masyarakat yang secara sosial dan ekonomi dianggap memerlukan perlindungan negara, seperti pekerja informal, petani, nelayan, lansia, hingga penyandang disabilitas," kata Ghufron di Pesantren Gedongan Cirebon, Kamis, 17 Juli 2025.

 

Ghufron menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

 

Ia menambahkan proses penetapan peserta PBI mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dilakukan melalui verifikasi serta validasi ketat.

 

Dari total kuota nasional sebanyak 113 juta peserta PBI sesuai RPJMN 2020–2024, masih terdapat ruang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu.

 

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memenuhi target ini. Pemerintah daerah juga memiliki peran melalui pembiayaan PBI daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing,” jelas Ghufron.

 

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, menambahkan peserta PBI berhak menerima layanan kesehatan yang sama seperti peserta JKN lainnya, mulai dari rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, hingga pengobatan.

 

Dengan status kepesertaan yang aktif, peserta tidak perlu lagi khawatir soal biaya karena seluruh layanan telah dijamin oleh Program JKN,” ungkap David.

 

David menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan Program JKN ke depan.

 

 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Deny Irwanto)