Fachri Audhia Hafiez • 20 January 2025 08:14
Jakarta: Para pemangku kepentingan atau stakeholder, diminta berkoordinasi intens dalam menyikapi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Polemik pagar laut tersebut terus berlanjut, lantaran tak ada komunikasi yang intens.
"Para pemangku kepentingan harus berkoordinasi lebih intens sehingga tidak saling lempar. Ini terlihat tidak ada komunikasi antarstakeholder," kata Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan kepada Metrotvnews.com, Senin, 21 Januari 2025.
Dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI AL untuk meningkatkan koordinasi. Terlebih terdapat perbedaan pandangan soal pembongkaran pagar laut.
"Kita mendorong agar para pihak baik Kementerian KP, TNI AL untuk berkoordinasi agar penyelesaian masalah pagar laut ini cepat tuntas," ujar Daniel.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan koordinasi penting dilakukan untuk mengetahui dalang dibalik berdirinya pagar laut. Komisi IV DPR juga bakal memanggil pihak terkait untuk mendalami lebih jauh soal pagar laut tersebut.
"Kalau sudah ditemukan dalang dibalik pemasangan pagar bambu tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Segera gelar perkara agar terang benderang masalahnya," kata Daniel.
Pembongkaran pagar laut sejatinya telah dilakukan oleh TNI AL. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan pembongkaran itu lantaran khawatir hilangnya barang bukti untuk penyidikan.
Sebelumnya, masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang dihebohkan dengan adanya pagar laut. Pasalnya, pagar yang terbuat dari bambu itu disinyalir terbentang hingga 30,16 kilometer yang mencakup enam kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang.
Munculnya pagar bambu tersebut membuat para nelayan di sekitar Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, khawatir dengan mata pencahariannya. Selain telah menutup akses para nelayan, pagar juga melenyapkan ikan yang ada di tempat berdirinya bambu itu.
Streaming