Pembahasan DIM RKUHAP Dikritik, DPR: Insyaallah Tidak Ugal-ugalan

Jakarta: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi kritikan soal pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) revisi KUHAP yang hanya dilaksanakan dua hari. Habiburokhman mengatakan tidak semua DIM RUU KUHAP dibahas.

Dia menjelaskan hanya sekitar 20 persen dari 1.676 DIM dalam RUU KUHAP yang berisi substansi baru. Sehingga, pihaknya bisa membahasnya hanya dalam waktu dua hari.

"Ketika kemarin ya (ditanyakan) kok (pembahasan) DIM dikejar cepat sekali, hanya dua hari? Teman-teman, DIM dari pemerintah itu 80 persen sama, tetap, DIM tetap. Oke, sisanya ada perubahan redaksi dan lain sebagainya. Yang kita sepakat di awal, DIM tetap. Ini hanya mekanisme supaya kita enggak boros waktu. Saya punya pengalaman, undang-undang itu, namanya anggota DPR kadang-kadang setuju saja interupsi,” kata Habiburokhman melalui keterangannya, Selasa, 22 Juli 2025.

Habiburokhman mengatakan meski pembahasannya cepat, peluang untuk pengubahan substansi di dalam draf RUU KUHAP masih terbuka lebar. Dia menegaskan pembahasan RUU KUHAP tidak dilakukan secara ugal-ugalan.

“Masih terbuka. Karena teman-teman, ini perpaduan kerja teknis dengan kerja politis. Harus dipahami begitu. Enggak gampang, enggak hanya teknis. Tiba-tiba ada perubahan. Masih tetap terbuka sampai janur kuning, ya, janur kuning menjelang paripurna itu diketuk. Insyaallah kami tidak ugal-ugalan. Kami semaksimal mungkin,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyinggung cepatnya pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP di Panja RUU KUHAP. Pembahasan itu hanya dilaksanakan selama dua hari.

“Pembahasan di 9-10 Juli ya, yang hanya dua hari gitu. Kami harap pembahasan ini kemudian matang, dan kemudian menerima dan mengakomodir semua masukan. Kami berharap betul dan saya melihat komitmen yang kuat dari komisi III untuk membahas ini secara terbuka dan berkelanjutan,” kata Isnur.