Macron: Prancis Akan Akui Palestina sebagai Negara

Paris: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Ini merupakan sebuah langkah diplomatik yang berani di tengah kemarahan global yang membesar atas orang-orang yang kelaparan di Gaza.

Sontak komentar dari Macron langsung mengundang kemarahan Israel. Israel mengecam keputusan tersebut.

Macron mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa ia akan meresmikan keputusan tersebut di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September. "Hal yang mendesak saat ini adalah perang di Gaza dihentikan dan penduduk sipil diselamatkan," tulisnya, seperti dikutip PBS, Jumat 25 Juli 2025.

Langkah yang sebagian besar bersifat simbolis ini memberikan tekanan diplomatik tambahan kepada Israel di tengah perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza yang berkecamuk. Prancis kini menjadi kekuatan Barat terbesar yang mengakui Palestina, dan langkah ini dapat membuka jalan bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Lebih dari 140 negara mengakui negara Palestina, termasuk lebih dari selusin negara di Eropa.

Palestina menginginkan negara merdeka di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem timur yang dianeksasi, dan Gaza, wilayah yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967. Pemerintah Israel dan sebagian besar kelas politiknya telah lama menentang negara Palestina dan kini menyatakan akan memberi imbalan kepada militan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

“Kami mengutuk keras keputusan Presiden Macron,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

“Langkah seperti itu memberi imbalan kepada teror dan berisiko menciptakan proksi Iran lainnya, seperti yang terjadi di Gaza. Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel — bukan untuk hidup damai berdampingan dengannya,” lanjut Netanyahu.

Otoritas Palestina menyambut baik hal ini. Sebuah surat yang mengumumkan langkah tersebut diserahkan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Yerusalem pada hari Kamis.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami” kepada Macron, tulis Hussein Al Sheikh, wakil presiden PLO di bawah Abbas.

“Sikap ini mencerminkan komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” ucap Al Sheikh.

Tidak ada reaksi langsung dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Dengan populasi Yahudi terbesar di Eropa dan populasi Muslim terbesar di Eropa Barat, Prancis sering menyaksikan pertempuran di Timur Tengah meluas menjadi protes atau ketegangan lain di dalam negeri.

Presiden Prancis menawarkan dukungan untuk Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan sering menentang antisemitisme, tetapi ia semakin frustrasi dengan perang Israel di Gaza.

"Mengingat komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina," tulis Macron.

"Perdamaian itu mungkin,” lanjut Macron.

Perundingan gencatan senjata

Pengumuman Kamis itu muncul segera setelah AS mempersingkat perundingan gencatan senjata Gaza di Qatar, dengan mengatakan Hamas tidak menunjukkan itikad baik.

Pengumuman itu juga terjadi beberapa hari sebelum Prancis dan Arab Saudi bersama-sama menjadi tuan rumah konferensi di PBB minggu depan tentang solusi dua negara. Bulan lalu, Macron menyatakan "tekadnya untuk mengakui negara Palestina," dan ia telah mendorong gerakan yang lebih luas menuju solusi dua negara yang sejalan dengan pengakuan Israel dan haknya untuk mempertahankan diri.

Momentum terhadap Israel telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Awal pekan ini, Prancis dan lebih dari dua lusin negara, sebagian besar Eropa, mengecam pembatasan Israel terhadap pengiriman bantuan ke wilayah tersebut dan pembunuhan ratusan warga Palestina yang berusaha mendapatkan makanan.

Macron akan bergabung dengan para pemimpin Inggris dan Jerman untuk pembicaraan darurat pada hari Jumat mengenai Gaza, bagaimana memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan, dan bagaimana menghentikan pertempuran.

“Kami yakin bahwa kenegaraan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Gencatan senjata akan menempatkan kita di jalur menuju pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi Palestina dan Israel,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat mengumumkan seruan tersebut.

“Penderitaan dan kelaparan yang terjadi di Gaza tak terlukiskan dan tak dapat dibela,” ujar Starmer.

Israel mencaplok Yerusalem timur tak lama setelah perang 1967 dan menganggapnya sebagai bagian dari ibu kotanya. Di Tepi Barat, Israel telah membangun banyak permukiman, beberapa di antaranya menyerupai pinggiran kota yang luas, yang kini menjadi rumah bagi lebih dari 500.000 pemukim Yahudi berkewarganegaraan Israel. Tiga juta warga Palestina di wilayah tersebut hidup di bawah kekuasaan militer Israel, dengan Otoritas Palestina menjalankan otonomi terbatas di pusat-pusat populasi.

Perundingan damai serius terakhir gagal pada tahun 2009, ketika Netanyahu kembali berkuasa. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pembentukan negara Palestina yang layak berdampingan dengan Israel sebagai satu-satunya solusi realistis untuk konflik yang telah berlangsung seabad.