Indonesia-AS Sepakat Bentuk Protokol Keamanan Jaga Data Pribadi WNI

Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI) yang melintas antarnegara atau crossborder. Kesepakatan ini menjadi bagian penting dari kerangka kerja sama bilateral di bidang ekonomi digital.

"Data-data seperti ini (yang diserahkan ke Amerika) tentu adalah data pribadi. Dan dalam kesepakatan Indonesia dan Amerika, telah disepakati bahwa perlu ada protokol khusus untuk menjaganya," ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis, 24 Juli 2025.

Airlangga menyampaikan bahwa protokol ini tengah difinalisasi agar memiliki pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur. Serta akan disesuikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). 

"Finalisasinya adalah bagaimana menghadirkan dasar hukum yang kuat, sehingga pengelolaan crossborder data flow dilakukan secara akuntabel, terproteksi, dan sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia," tegasnya.
 

Baca juga: Kesepakatan Perdagangan Jadi Mekanisme Hukum yang Aman untuk Transfer Data Pribadi ke AS

Protokol ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjamin hak-hak digital warganya ketika mereka menggunakan layanan lintas negara. Airlangga menekankan bahwa kerja sama ini bukan hanya menyasar hubungan Indonesia-AS, tetapi juga membuka ruang kerja sama serupa dengan negara-negara miter lainnya.

"Crossborder itu bukan hanya dengan Amerika Serikat, tetapi juga dengan banyak negara lain. Karena itu, Indonesia sudah siapkan berbagai protokol sebagai rujukan, salah satunya seperti yang diterapkan di kawasan digital Nongsa," jelas Airlangga.