Salurkan Bantuan Pangan dan Beras SPHP, Bulog Gandeng TNI

Jakarta: Perum Bulog bersama TNI berkomitmen untuk berkolaborasi dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan. Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan Peluncuran Sinergi TNI dan Bulog Melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Penyaluran bantuan pangan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga pasokan nasional tidak lepas dari peningkatan produktivitas pertanian.

"Kami mencatat banyak daerah sudah bisa panen hingga tiga sampai empat kali setahun. Ini menjadi pilar penting dalam menjaga stok nasional dan mewujudkan swasembada pangan,” kata Ahmad dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat, 25 Juli 2025.

Sinergi ini, sambung dia, menjadi bukti konkret bahwa Bulog dan TNI berperan aktif menjaga akses pangan bagi masyarakat. Melalui penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah, pemerintah memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas secara merata dan terjangkau.
 

Baca juga:  Bulog 'Pelototi' Seluruh Gudang Biar Kualitas Beras Terjamin

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Jamin ketepatan penyaluran bantuan pangan

Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran penyaluran, seluruh proses bantuan pangan menggunakan aplikasi Banpangan. Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.

Pelaksanaan program ini berlangsung serentak di 15 Kodam, 47 Korem, 351 Kodim, dan 3.698 Koramil di seluruh Indonesia, serta melibatkan lebih dari 75.000 Babinsa. Skala pelaksanaan yang luas ini merupakan bentuk nyata sinergi strategis antar instansi dalam mendukung agenda besar pemerintah menuju swasembada pangan.

"Bulog erat kaitannya dengan TNI AD, dulu dibentuk oleh Presiden Soeharto dalam rangka mengatasi kesulitan pangan nasional. Sejak saat itu, Bulog menjadi pusat distribusi bahan pangan, khususnya beras. Saat ini, peranan Bulog harus semakin proaktif dan kuat," ucap Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan yang dilakukan pada Juni dan Juli 2025 merupakan bagian dari stimulus ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. Secara nasional, terdapat 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) tahun ini.

“Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP ini bukan hanya soal ketersediaan. Ini adalah langkah pengendalian inflasi pangan dan penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap komoditas pokok, terutama beras,” ungkap Arief.

Penyaluran beras SPHP

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa program SPHP menjadi penyangga penting kebijakan pangan nasional. Pemerintah telah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Di Makodam III/Siliwangi, Banpang disalurkan kepada PBP Kecamatan Sumur Bandung yang diwakilkan oleh PBP di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Merdeka (74 PBP), Kelurahan Babakan Ciamis (207 PBP), dan Kelurahan Braga (211 PBP). Setiap PBP, akan menerima total 20 kg beras gratis untuk dua alokasi, masing-masing 10 kg untuk Juni-Juli 2025. Khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, jumlah PBP tercatat mencapai 3.462.037 keluarga, dengan total volume beras sebesar 69.240.740 kg.

Bersamaan dengan itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) turut digelar dengan menjajakan berbagai macam bahan pangan dengan harga yang terjangkau, termasuk penjualan beras SPHP dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kg. Pembelian SPHP bakal dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen. Mekanisme ini diterapkan agar beras SPHP dapat dijangkau oleh masyarakat lebih merata, tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan kembali secara ilegal.

“Kami sudah menerapkan sistem yang ketat dan transparan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen,” tutur  Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto.

Beras SPHP, tambah dia, disalurkan melalui berbagai kanal distribusi seperti pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui Kios binaan dan GPM, Kantor BUMN serta Instansi Pemerintah. Bulog, lanjut dia, bakal memastikan distribusi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.