Ajakan Presiden Kawal MBG di TikTok Menunjukkan Keterbukaan

Jakarta: Ajakan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat ikut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui platform TikTok menuai respons positif. Langkah ini dinilai menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas untuk mengawal program strategis nasional.

“Ajakan Presiden Prabowo patut diapresiasi karena menunjukkan semangat keterbukaan," ujar pengamat media sosial, Entis Somantri atau yang akrab disapa Paes, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 12 Juli 2026.
 

Paes menilai pelibatan masyarakat melalui media sosial relevan dengan perubahan cara publik berkomunikasi di era digital. Saat ini, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penerima informasi, tetapi juga bisa mengambil peran krusial sebagai pengawas di lapangan.

"Program sebesar MBG tentu membutuhkan pengawasan yang luas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi penting agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran, berkualitas, dan terhindar dari penyimpangan,” ucap Paes.

Dia melihat TikTok memiliki keunikan sistem rekomendasi algoritma. Yaitu, memungkinkan konten dari akun kecil dengan pengikut sedikit tetap bisa menjangkau masyarakat luas, apabila dinilai menarik dan relevan.

“Di TikTok, akun kecil pun bisa mendapat perhatian besar. Kalau kontennya kuat, relevan, dan mendapatkan respons publik, algoritma bisa membantu memperluas jangkauan. Karena itu, laporan dari warga biasa tetap berpeluang masuk ke ruang perhatian publik, media, bahkan pemerintah,” jelas Paes.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok. BPMI Setpres.

Ia menambahkan bahwa media sosial dapat menjadi radar awal dalam mendeteksi dugaan persoalan pelaksanaan program publik, seperti kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, hingga indikasi penyimpangan di lapangan. Menurut CEO Ensodigi Digital Agency tersebut, kekuatan media sosial mampu mempertemukan pengalaman warga di lapangan dengan perhatian publik yang lebih luas.

“Kadang persoalan kecil di lapangan tidak cepat terbaca oleh sistem birokrasi. Tetapi ketika warga menyampaikan temuan secara terbuka dan bertanggung jawab, media sosial bisa menjadi sinyal awal bagi pemerintah untuk segera memeriksa dan memperbaiki,” kata Paes.

Penulis buku Algoritma Opini Publik ini mengingatkan bahwa viralitas tidak boleh menggantikan proses verifikasi resmi. Laporan yang muncul di media sosial tetap harus disinkronkan dengan kanal pengaduan resmi dan diperiksa secara objektif.

“Viralitas bisa membantu sebuah masalah mendapatkan perhatian. Tetapi viral tidak boleh menjadi dasar untuk langsung menyatakan seseorang bersalah. Media sosial penting sebagai alarm awal, tetapi keputusan tetap harus berdasarkan data, bukti, klarifikasi, dan mekanisme resmi,” tegas Paes.

Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab dan menyertakan bukti jelas seperti lokasi dan waktu. Sekaligus menjaga etika perlindungan identitas anak-anak sebagai penerima manfaat program.

“Jangan sampai niat baik mengawasi berubah menjadi persekusi digital. Identitas anak harus dilindungi. Wajah anak, nama sekolah, atau informasi pribadi yang sensitif perlu dijaga. Kritik boleh tegas, tetapi tetap harus beradab dan berbasis bukti,” urai Paes.

Bagi Paes, tantangan utama pengawasan digital saat ini adalah bagaimana pemerintah membangun jembatan penghubung yang responsif antara percakapan di media sosial dengan sistem pengaduan resmi yang terverifikasi.

“Partisipasi publik akan semakin kuat kalau masyarakat melihat laporannya ditindaklanjuti. Pemerintah perlu membangun jembatan antara laporan yang muncul di media sosial dengan sistem pengaduan resmi. Di situlah pentingnya respons cepat, verifikasi, dan transparansi,” papar Paes.

Momentum ajakan Presiden Prabowo ini diharapkan mampu memperpendek jarak komunikasi antara masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan program publik yang bersih dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Presien Prabowo mengatakan pengawasan terhadap MBG perlu dilakukan secara menyeluruh agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Ia meminta kepala daerah aktif memeriksa operasional dapur MBG dan tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyimpangan.

Menurut Prabowo, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara langsung apabila menemukan persoalan di lapangan. Ia bahkan membuka kemungkinan menerima laporan melalui media sosial agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

"Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan," ujar Prabowo dalam tayangan Breaking News Metro TV, Jumat, 10 Juli 2026.