AS Amankan Konsesi 100 Tahun dalam Kesepakatan Minyak Venezuela

Ilustrasi Anadolu

AS Amankan Konsesi 100 Tahun dalam Kesepakatan Minyak Venezuela

Fajar Nugraha • 1 September 2026 20:27

Washington: Gedung Putih memaparkan rincian spesifik mengenai kesepakatan energi yang memberikan kendali mayoritas kepada Amerika Serikat (AS) atas 65 miliar barel cadangan minyak terbukti di Venezuela.

“North American Blue Energy Partners (NABEP) telah memberikan kepemilikan saham sebesar 35% di perusahaan induknya kepada Kantor Modal Strategis (Office of Strategic Capital) milik Pentagon tanpa membebani pembayar pajak Amerika," demikian pernyataan Gedung Putih terkait kesepakatan yang diumumkan pada hari Jumat tersebut, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa 1 September 2026.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS memiliki hak untuk membeli 20% dari hasil produksi dengan harga pokok (biaya produksi). Muncul perbedaan keterangan yang mencolok antara kedua pihak mengenai durasi kesepakatan tersebut.

Sementara Penjabat Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, sebelumnya mengumumkan kesepakatan berdurasi 25 tahun, Gedung Putih menyatakan bahwa perusahaan swasta NABEP telah mengamankan konsesi selama 100 tahun untuk 17 ladang minyak tertentu.

Rodriguez mengambil alih kekuasaan pada bulan Januari setelah operasi militer AS menangkap Presiden Nicolas Maduro.

Kesepakatan ini memberikan dukungan fiskal bagi pemerintahan sementara; NABEP diperkirakan akan membayar royalti dan pajak sebesar USD200 miliar dalam 25 tahun pertama untuk mendanai rekonstruksi dan pembangunan sosial.

Kendali strategis dan infrastruktur

Kesepakatan ini diatur oleh hukum AS dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan Amerika. Demi menjamin keamanan operasional, mayoritas anggota dewan direksi NABEP harus merupakan warga negara AS, dan Washington memegang hak veto atas setiap penunjukan anggota dewan.

Kesepakatan ini akan memberikan investasi infrastruktur baru senilai hingga USD100 miliar bagi Venezuela untuk meningkatkan skala produksi setelah puluhan tahun mengalami "kurangnya investasi dan salah urus" di bawah rezim-rezim sebelumnya, menurut Gedung Putih.

Hasil produksi akan diolah di kilang-kilang minyak AS, sebuah strategi yang diharapkan dapat mendukung ribuan lapangan kerja di dalam negeri.

Pasokan minyak ini ditujukan untuk mengisi kembali Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve), yakni cadangan minyak darurat federal yang disimpan di Texas dan Louisiana.

Penataan ulang geopolitik

Gedung Putih menggambarkan kesepakatan ini sebagai pemulihan kembali Doktrin Monroe, sebuah kebijakan abad ke-19 yang menentang campur tangan asing di Belahan Bumi Barat.

Kesepakatan ini secara eksplisit menyasar ladang-ladang minyak yang sebelumnya dioperasikan oleh perusahaan Rusia dan Tiongkok, dengan tujuan menyingkirkan "pengaruh jahat" dari kawasan tersebut.

Pergeseran arah energi ini terjadi di tengah kondisi Selat Hormuz -,titik transit minyak yang krusial,- yang masih terdampak oleh perang dengan Iran yang bermula pada 28 Februari.

(Fajar Nugraha)