Editorial MI: Menjaga Aset Bangsa

NAHDLATUL Ulama (NU) membuat sejarah baru dalam proses suksesi kepemimpinan. Pada usia yang memasuki tahun pertama di abad kedua, lewat muktamar ke-35 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, NU memilih jalur musyawarah dan mufakat dalam memilih calon pemimpin mereka, rais aam dan ketua umum tanfidziyah.

Sebuah keberanian mengembalikan model pemilihan pimpinan seperti saat awal organisasi ini berdiri, setelah hampir empat dekade model itu ditinggalkan. Para muktamirin yang memiliki hak suara kali ini memilih mekanisme penunjukan dan keputusan dari tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) melalui tangan para kiai sepuh yang bijak bestari.

Setelah bertahun-tahun menggunakan sistem one man-one vote, skema AHWA dalam mencari pemimpin baru di tangan sembilan kiai ini mengembalikan NU kepada akar sejarah. Tentu bukan tugas ringan yang akan dijalani oleh tim AHWA yang beranggotakan para ulama dan kiai sepuh itu. Kedalaman ilmu dan kearifan mereka dituntut bisa mewakili kehendak 552 pengurus wilayah dan cabang dalam menentukan nakhoda organisasi.

Kendati itu tugas berat, keputusan tersebut sekaligus menjadi modal awal bahwa mekanisme musyawarah ini lahir dari dorongan mayoritas pemilik suara. Ia tetap lahir dari bawah, bukan sesuatu yang dipaksakan dari elite. Sebanyak 401 suara atau sekitar 73 persen menghendaki perubahan dalam mekanisme pemilihan. Mereka ingin muruah kepemimpinan Pengurus Besar NU tetap terjaga.

Suasana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Metro TV/Jose

Mereka tak ingin pemimpin baru yang lahir nanti masih 'diganggu' oleh perbedaan pendapat jika pemilihan menggunakan mekanisme langsung. Karena itu, kita patut mengapresiasi langkah mayoritas para peserta muktamar yang menghendaki pemimpin baru NU lahir dari proses yang minim perbedaan pendapat.

Perbedaan semaksimal mungkin dapat direduksi sehingga pemimpin baru nanti bisa langsung tancap gas, fokus pada program kerja lima tahun ke depan. Betul bahwa ada riak-riak dan ketegangan di sekitar arena muktamar. Namun, sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia, NU punya pengalaman panjang dan memiliki mekanisme untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru.

Fokus pada program kerja menjadi hal mutlak bagi pemimpin baru. Mereka berkewajiban menjadi nakhoda NU dalam merawat tradisi keagamaan Nusantara dan mempersatukan para ulama.

Saat mendirikan NU pada 1926, KH Hasyim Asy'ari telah mengamanatkan organisasi itu harus menjadi rumah yang sejuk bagi seluruh umat, bukan hanya umat Islam, melainkan juga umat agama lain. NU diamanatkan menjadi organisasi yang inklusif karena harus menjadi wadah solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi umat dan bangsa.

Tentunya, NU dapat menjadi wadah yang solutif bagi umat jika di dalamnya tak ada friksi, tak ada sekat-sekat pemikiran akibat sisa pertentangan yang terjadi saat muktamar.

Sekali lagi, kita patut mengapresiasi keputusan para peserta muktamar yang memilih jalan musyawarah dan mufakat dalam menentukan pemimpin baru. Dari situ kita bisa melihat mereka bisa membaca lebih jauh persoalan bangsa dan umat ini ke depan.

Mereka tak mau menghabiskan waktu dan energi hanya untuk misi jangka pendek, yakni memilih pemimpin yang hanya menjabat selama lima tahun. Sebaliknya, mereka sudah memikirkan misi yang diemban NU dalam mengisi abad keduanya.

Sebagai aset bangsa, NU tak boleh terjebak dalam pemikiran pragmatis yang biasanya hanya bermanfaaat untuk kepentingan sesaat. Di usia yang sudah satu abad, NU punya tugas berat, yakni menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas pada 2045, saat negeri ini mencapai umur yang ke-100 tahun.

Karena itu, selamat datang pemimpin baru Nahdlatul Ulama. Rakyat Indonesia terus merindukan lahirnya para pemimpin organisasi keagamaan yang menjadikan agama sebagai pegangan dalam mengelola bangsa ini.

Kita gembira, sangat gembira, karena aset bangsa yang sangat besar ini masih tetap terjaga hingga kini, kendati banyak terjadi tarik-menarik yang bahkan sangat tajam, baik di dalam tubuh organisasi maupun dari luar organisasi.