BNPB Buka Ruang Pengaduan yang Belum Terdata Bantuan Rumah Rusak

Jakarta: Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) membuka ruang pengaduan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra yang merasa rumahnya rusak namun belum tercantum sebagai penerima bantuan rehabilitasi. Ruang pengaduan dibuka gegara sejumlah warga di Aceh Tamiang, Lhokseumawe, dan Pidie Jaya yang menyampaikan keberatan karena belum masuk daftar penerima. 

"Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui proses verifikasi ulang bersama pemerintah daerah dan aparat setempat," kata Kepala BNPB Suharyanto dikutip dari Antara, Rabu, 18 Februari 2026.

Jenderal bintang 3 TNI AD itu menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam proses pendataan. BNPB memastikan percepatan penyaluran bantuan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akurasi data. 

Suharyanto menyampaikan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian teknis terkait. Hal itu dilakukan untuk memperbarui data kerusakan secara berkala. 

Dengan mekanisme aduan dan verifikasi ulang itu, Suharyanto berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selain itu, Suharyanto menyampaikan pembangunan rumah hunian sementara menjadi prioritas pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Hal itu dilakukan untuk mendukung masyarakat terdampak memasuki masa pemulihan awal.

Ilustrasi sejumlah warga penyintas bencana melintas di depan tenda darurat pinggir jalan lintas Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Gayo Lues, Aceh. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas.

Berdasarkan data BNPB, dari total 17.332 unit rumah hunian sementara yang diajukan, sebanyak 5.039 unit telah selesai dibangun. Rumah tersebut diklaim siap dihuni pada Ramadan 1447 Hijriyah.

Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 14.286 unit, sementara skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) terus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi.

Hingga awal Februari 2026, BNPB mencatat sebanyak 18.938 rekening penerima DTH telah siap, dengan bantuan telah disalurkan kepada 9.360 keluarga.