Pembangunan Papua Dinilai Harus Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Adat

Jakarta: Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan pembangunan di Papua harus menempatkan manusia, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat utama pembangunan.

Menurut dia keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi maupun proyek infrastruktur, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang berlangsung di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel, Paulus menilai pendekatan dialog menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat Papua.

“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” kata Paulus dalam keterangan pers dikutip, Sabtu, 23 Mei 2026.

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga kelahiran Fakfak itu menilai komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan manusiawi akan membuka ruang pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Menurut dia masyarakat Papua pada dasarnya dapat diajak berdialog dengan baik selama proses komunikasi dilakukan secara terbuka dan menghormati nilai-nilai sosial masyarakat adat.

Paulus mengingatkan pembangunan tidak boleh dilakukan melalui pendekatan pemaksaan ataupun keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai manfaat pembangunan, peluang ekonomi, hingga dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh orang asli Papua.



Menurut dia, masyarakat Papua harus diposisikan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan pembangunan nasional.

Lebih jauh, Paulus menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan besar di Papua. Ia menilai berbagai persoalan sosial yang muncul selama ini tidak bisa dilepaskan dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.

Menurut Paulus, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia agar masyarakat Papua memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan di Papua.

Selain itu, Paulus juga menekankan pentingnya pendekatan bottom up dalam pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kota dinilai harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar masyarakat merasa memiliki proses pembangunan di daerahnya sendiri.

Ia menilai pendekatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat.

Paulus Waterpauw yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 8 Oktober 2025 berharap pembangunan di Papua dapat berjalan dengan mengedepankan dialog, keberpihakan kepada masyarakat, serta membuka masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua.